Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
2019-03-13 12:28:03
 

Ilustrasi. Lahan tambang.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai upaya pengembalian lahan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang minerba di Indonesia. Ia mempertanyakan hal tersebut, sebab pada sidak Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI sebelumnya, menemukan banyak wilayah pasca tambang milik PT. Antam rusak dan terbengkalai.

"Kita minta kejelasan dari Dirjen Minerba tentang pasca tambang ini, karena lingkungan mengalami kerusakan yang cukup besar akibat terjadinya penambangan-penambangan. Maka kita minta jaminan yang dijaminkan nanti sesuai dengan fakta lingkungan dan harus dihitung sesuai kebutuhan perbaikan lingkungan tersebut," kata Nasir usai memimpin RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ketua IMA, Ketua APBI, serta Dirut Perusahaan Minerba, Selasa (12/3).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ingin segera menuntaskan permasalahan reklamasi pasca tambang, dengan meminta pertanggungjawaban seluruh perusahaan tambang minerba. Sebab, wilayah pasca tambang yang ditinggalkan menjadi rusak karena tidak ada upaya perbaikan lahan yang jelas dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Jadi ini data yang kami perlukan bagaimana pemulihan tambang setelah dilakukan penambangan. Nah kita ingin data yang disampaikan itu sesuai dengan di lapangan dan kalau sudah disampaikan sesuai dengan lapangan, kami tinggal ngecek dari Panja Limbah dan memastikan bahwa regulasi dijalankan dengan baik," tegas Nasir.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak bisa memberikan penjelasan mengenai data pemulihan lahan pasca tambang. Ia pun meminta kepada Dirjen Minerba untuk mempersiapkan data-data pendukung pada rapat selanjutnya.

Nasir mengatakan bahwa Komisi VII DPR tidak segan untuk mengadakan rapat gabungan bersama kementerian terkait, Kejaksaan, Bareskrim Polri, hingga KPK agar segera dapat ditindaklanjuti apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar aturan dalam perbaikan lahan pasca tambang.

"Kita akan melibatkan semua stakeholder pada rapat selanjutnya yang memang harus membantu untuk pemulihan lingkungan ini. Jadi kita melibatkan stakeholder yang ada untuk pemulihan dan pertanggungjawaban atas seluruh perusahaan tambang yang ada," tandas legislator dapil Riau itu.(nap/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal
  Polda Banten Tutup 4 Tambang Emas Ilegal Penyebab Longsor
  Perusahaan Tambang yang Tidak Berikan PAD untuk Kaltim akan Ditutup
  Monitoring Hasil Pertambangan dan Reklamasi Perusahaan
  Catat!! Ini Tanggapan Pengamat Bisnis Pertambangan terkait Kontroversi Penghentian Ekspor Nikel
 
ads1

  Berita Utama
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri

Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat

Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan

Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2