Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
2019-03-13 12:28:03
 

Ilustrasi. Lahan tambang.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai upaya pengembalian lahan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang minerba di Indonesia. Ia mempertanyakan hal tersebut, sebab pada sidak Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI sebelumnya, menemukan banyak wilayah pasca tambang milik PT. Antam rusak dan terbengkalai.

"Kita minta kejelasan dari Dirjen Minerba tentang pasca tambang ini, karena lingkungan mengalami kerusakan yang cukup besar akibat terjadinya penambangan-penambangan. Maka kita minta jaminan yang dijaminkan nanti sesuai dengan fakta lingkungan dan harus dihitung sesuai kebutuhan perbaikan lingkungan tersebut," kata Nasir usai memimpin RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ketua IMA, Ketua APBI, serta Dirut Perusahaan Minerba, Selasa (12/3).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ingin segera menuntaskan permasalahan reklamasi pasca tambang, dengan meminta pertanggungjawaban seluruh perusahaan tambang minerba. Sebab, wilayah pasca tambang yang ditinggalkan menjadi rusak karena tidak ada upaya perbaikan lahan yang jelas dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Jadi ini data yang kami perlukan bagaimana pemulihan tambang setelah dilakukan penambangan. Nah kita ingin data yang disampaikan itu sesuai dengan di lapangan dan kalau sudah disampaikan sesuai dengan lapangan, kami tinggal ngecek dari Panja Limbah dan memastikan bahwa regulasi dijalankan dengan baik," tegas Nasir.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak bisa memberikan penjelasan mengenai data pemulihan lahan pasca tambang. Ia pun meminta kepada Dirjen Minerba untuk mempersiapkan data-data pendukung pada rapat selanjutnya.

Nasir mengatakan bahwa Komisi VII DPR tidak segan untuk mengadakan rapat gabungan bersama kementerian terkait, Kejaksaan, Bareskrim Polri, hingga KPK agar segera dapat ditindaklanjuti apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar aturan dalam perbaikan lahan pasca tambang.

"Kita akan melibatkan semua stakeholder pada rapat selanjutnya yang memang harus membantu untuk pemulihan lingkungan ini. Jadi kita melibatkan stakeholder yang ada untuk pemulihan dan pertanggungjawaban atas seluruh perusahaan tambang yang ada," tandas legislator dapil Riau itu.(nap/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Tambang
 
  PERKHAPPI Resmi Menjadi Wadah Konsultan Hukum Pertambangan
  Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
  Aksi Demo Pertambangan PT HRB dan BIB Tertahan, Pihak Manajemen akan Beri Solusi
  Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar
  Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
 
ads

  Berita Utama
Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

  Berita Terkini
 
Presiden Jokowi Diharapkan Angkat Jaksa Agung dari Jaksa Karier

Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Agustus - September MPR Menggelar Acara Kebangsaan

Parpol Belum Maksimal Melakukan Pendidikan Politik

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bisa Berstatus DPO

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2