Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BP Migas
Usulkan Kepada DPR Pengganti BP Migas Berbentuk Badan Hukum
Wednesday 23 Jan 2013 17:46:02
 

Pakar Hukum Prof. Jimly Asshiddiquedi saat menyampaikan paparannya di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (23/1).(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Prof. Jimly Asshiddique menilai pengganti lembaga BP Migas idealnya harus berbentuk Badan Hukum. "Bentuknya bisa bentuk dari badan usaha baru atau badan usaha lama yang di revitalisasi atau ada badan usaha tersendiri khusus untuk urusan perizinan dan tidak operasional," papar Jimly kepada wartawan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (23/1).

Menurutnya, ada fungsi yang dapat dimainkan oleh lembaga baru agar nantinya tidak menduplikasi Pertamina atau Badan Usaha sejenisnya, tetapi cukup menjadi instrumen pemerintah atau instrumen bisnisnya pemerintah yang berhadapan dengan korporasi.

"Bisa juga semacam pemegang kekuasaan pertambangan, bisa mengembangkan aset, sebagai badan usaha harus mempunyai aset, modal, tetapi berbentuk perusahaan terbatas tetapi sepenuhnya dimiliki negara," ujar Mantan Ketua MK periode 2003-2008.

Dia menambahkan, ide BHMN itu sebenarnya sudah tidak ada dalam UU tetapi sebagai ide patut dipertimbangkan.

"BHMN pernah dicobakan dalam perguruan tinggi tetapi belum berhasil, jadi maksudnya bukan lagi masuk rezim keuangan negara yaitu tersendiri, seperti BUMN tetapi tidak profit making," paparnya saat memberikan masukan Revisi RUU Migas, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Pada kesempatan itu, beberapa anggota Komisi VII DPR mempertanyakan mengenai kewenangan MK, dan pasca keputusan pembubaran BP Migas. Satya W. Yudha (F-PG) mempertanyakan mengenai pengelolaan dan keterlibatan langsung dari BUMN dan BHMN pasca pembubaran BP Migas oleh MK.(si/as/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > BP Migas
 
  Kasus Kondensat BP Migas - TPPI. Saksi: Hasil Rapat di Istana Wapres untuk Menyelamatkan Kilang TPPI
  Putusan Sela Kasus Kondensat BP Migas - TPPI
  Eksepsi: Tidak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Kondensat BP MIGAS - PT TPPI
  Usulkan Kepada DPR Pengganti BP Migas Berbentuk Badan Hukum
  Kementerian ESDM Sepakati Kontrak Ilegal Rp 230 Triliun
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14

Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

Polisi Tindak Tegas Bagi Warga Langgar PSBB, Ini Pasalnya

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Polri Diingatkan agar Tidak Keluar dari 'Due Process of Law'

KPN Jakpus Dr Yanto Ucapkan Selamat Kepada HM Syarifuddin Atas Terpilih Menjadi Ketua MA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2