JAKARTA,Berita HUKUM - Perselisihan terjadi antara seorang anggota TNI dengan politikus sekaligus pengusaha, Hasnaeni alias 'Wanita Emas'. Hal ini berlangsung setelah kendaraan yang ditumpangi Hasnaeni, dituduh menabrak mobil anggota tersebut.

Rekaman video perseteruan kedua pihak beredar luas di grup WhatsApp, maupun sejumlah media sosial. "Dia (anggota TNI) tiba-tiba memarahi sopir mobil saya yang masih keponakan saya, sambil mengatakan bahwa mobilnya ditabrak oleh mobil saya," kata Hasnaeni, Rabu (29/7).

Awalnya, kedua kendaraan tengah terparkir di sekitar Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/7) malam. Hasnaeni dan rombongan kala itu tengah makan di sebuah restoran.

Seusainya, mereka pergi dari rumah makan. Namun saat mobil Toyota Alphard Hasnaeni hendak keluar area parkir, kendaraan itu dituding menabrak mobil Honda Brio milik anggota TNI tersebut. "Dia tiba-tiba bentak sopir saya dengan nada tinggi. Sampai sopir saya kaget ketakutan," ujar Hasnaeni.

"Dia juga sempat ancam pukul dan bentak-bentak saya. Mobil saya pun digedor-gedor, saya sampai ketakutan. Saya hanya takut kalau dia anggota TNI sungguhan, dia cabut pistol, lalu tembak kami," imbuhnya.

Mobil Hasnaeni disebut menabrak bagian belakang kanan kendaraan anggota TNI yang mengenakan kaos loreng dan celana dinas itu. Anggota itu sempat menunjukkan buktinya. Namun wanita yang pernah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta itu, menolak dituduh demikian.

"Saya nggak yakin bahwa sopir saya melakukan kelalaian menabrak mobil tersebut. Mobil saya itu sudah komputerisasi semua, kalau nabrak, pasti bunyi alarm-nya," ungkapnya.

Hasnaeni pun sempat mengajak anggota TNI tersebut ke kantor polisi terdekat. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah, dengan sudut pandang penegak hukum atau pihak ketiga.

Tapi anggota TNI tersebut dikatakan Hasnaeni menolak. "Dia nggak mau, akhirnya mobil anggota TNI itu lalu jalan dan tidak ada damai di antara kami," jelas Hasnaeni.

Merasa dirugikan dan trauma, Hasnaeni pun berencana melaporkan peristiwa itu ke polisi militer dan Polda Metro Jaya. Sehingga oknum tersebut bisa diberikan sanksi. "Juga akan kita adukan ke Komnas Perlindungan Perempuan," tandas Hasnaeni.(bh/mos)