Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Bansos
Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015
2020-08-12 17:11:26
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap data penerima bantuan sosial (bansos) belum diperbarui sejak 2015. Hal itulah yang menjadi kendala penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Sri Mulyani mengatakan data yang ada di Kementerian Sosial berbeda dengan realitas di lapangan. Pembaruan data penerima bantuan itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

"Data yang ada di Kementerian Sosial versus yang ada di realitas masyarakat terdapat deviasi, sehingga waktu ditelisik ternyata data tersebut belum di-update sejak 2015 karena peng-update-an data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi COVID-19 di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru," katanya dalam webinar Gotong-royong #JagaUMKMIndonesia, Selasa (11/8/2020).

Karena bansos COVID-19 merupakan hal yang mendesak, pemerintah tidak bisa menunggu penyempurnaan data penerima bantuan untuk menyalurkan bantuan. Sambil berjalan, data terus diperbaiki, yang terlihat dari jumlah penerima yang terus bertambah.

"Misalnya bansos (awalnya) kepada 10 juta plus 20 dan 9 alias 29 juta (penerima), yang terjadi adalah datanya tidak update. Pemerintah tidak bisa menunggu data terkonfirmasi, makanya dilakukan pembayaran dulu sambil ke bawah kami tambahkan lagi program sosial untuk bisa menyapu yang belum mendapatkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UKM Center FEB UI Zakie Machmud mengakui masalah data menjadi tantangan tersendiri karena masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu, kecepatan dan ketepatan pemberian bantuan dinilai menjadi persoalan yang rumit.

"Memang tantangannya adalah data. Kita bisa tepat tapi tidak bisa cepat, kita mau cepat tapi suka tidak tepat. Masalahnya akuntabilitas," sebutnya.

Meski begitu, Zakie yakin kecepatan dan ketepatan dapat dipadukan dalam sebuah program jika pemerintah bisa mendesain program tersebut dengan tepat.(ara/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Bansos
 
  HNW Singgung Berkurangnya Anggaran Bansos yang Diluncurkan Presiden Jokowi
  Kapolda Metro Bagikan 4.000 Paket Bansos Presiden untuk Purnawirawan Polri dan Mitra Inkoppol
  Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015
  Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
  Baru 280 Daerah Perbarui DTKS, KPK Minta Validasi Data Penerima Bansos
 
ads1

  Berita Utama
AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah

Deteksi Dini Kejahatan Siber, Baintelkam Polri - XL Axiata Tingkatkan Sinergitas

PKS: Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor Beras 1.5 Juta Ton?

Komisi III Dukung Pemerintah Segera Sahkan RUU KUHP

KY Gandeng KPK untuk Seleksi Calon Hakim Agung

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2