Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Jokowi
Wakil Ketua MPR: Optimalkan Di Satu Bulan Terakhir Untuk Tingkatkan Kinerja Kabinet Kerja
2020-11-21 15:53:49
 

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali *mempertanyakan kinerja kabinet kerja yg dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. para menteri/lembaga negara* para menteri terkesan tidak mampu melaksanakan perintah Presiden atau memang kinerja ini sudah maksimal?

Apalagi, beberapa waktu yang lalu, presiden kembali marah kepada jajaran menterinya saat memberi arahan dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa secara virtual pada Rabu (18/11/2020). Tidak hanya menteri, para pimpinan lembaga non-kementerian dan kepala daerah juga turut hadir dalam Rakornas tersebut.

Syarief Hasan menilai, kurang tepat Presiden marah-marah terus kepada para menteri .Bila ingin efektive "Presiden seharusnya melakukan evaluasi kinerja perbulan sejak marah-marah pertama kali. Dalam keadaan pandemi Covid 19 dan ekonomi resesi solusi nya bukan marah-marah namun harus bekerja dengan management pemerintahan yang terstruktur dan terukur. Kesan lamban dan sering membuat kebijakan yang kontraproduktif juga salah satu yg membuat kinerja tidak maksimal," ungkap Syarief, Jumat (20/11).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, dalam kondisi ekonomi yang sulit, para menteri belum menunjukkan kinerja signifikan untuk perbaikan ekonomi. "Terbukti, pada kuartal II dan III, ekonomi Indonesia berada di posisi minus dan berujung pada resesi ekonomi. Kondisi ini membuktikan kinerja yang belum maksimal dari pemerintah." ungkapnya

Akibat dari jatuhnya ekonomi Indonesia, berbagai perusahaan juga melakukan PHK demi bertahan di tengah Pandemi. Akibatnya, berdasarkan dari Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 3,05 juta pengangguran baru muncul di tahun 2020.

Syarief Hasan pun menilai salah satu penyebabnya adalah rendahnya serapan anggaran di kementerian dan lembaga negara. "Kita telah mengetahui bersama bahwa belanja negara salah satu instument untuk memulihkan ekonomi nasional. Rendahnya serapan anggaran membuktikan bahwa kementerian belum maksimal dalam memulihkan ekonomi nasional," ungkapnya

Memang, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan bahwa realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga November 2020 belum mencapai 50 persen dari total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp. 853,8 triliun.

Syarief Hasan pun mendorong Kementerian dan Lembaga Negara hingga Pemerintah Daerah untuk segera melakukan belanja negara. "Pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih satu bulan. Waktu tersebut harus dioptimalkan Pemerintah dengan catatan transparancy dan akuntabiltas harus tetap dijaga untuk memulihkan ekonomi nasional," ungkapnya.

Ia juga menekankan agar kementerian yang berkaitan langsung dengan UMKM, Koperasi, dan rakyat kecil untuk bergerak dengan cepat merealisasikan anggarannya. "Pemerintah harus sesegera mungkin membantu masyarakat kecil untuk bangkit kembali. Pemerintah juga harus memprioritaskan belanja produk UMKM dan Koperasi sebagaimana janji Presiden yang menganggarkan Rp. 307 Triliun untuk membeli produk UMKM," ungkap Syarief Hasan.

Data LKPP menunjukkan bahwa pengadaan belanja untuk UMKM baru mencapai 37%. "Padahal, UMKM lah yang harus segera dibantu karena UMKM berkontribusi terhadap 60% PDB Indonesia," tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Wakil Ketua MPR: Optimalkan Di Satu Bulan Terakhir Untuk Tingkatkan Kinerja Kabinet Kerja
  Stafsus Milenial Buat Surat Perintah Lagi, Alvin Lie: Ini Mempermalukan Marwah Presiden Jokowi
  Megawati Mesti Memperjelas Ideologi Partai, Agar PDIP dan Jokowi Tidak Dituduh PKI
  Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
  Diberi Raport Merah, Jokowi Mesti Evaluasi
 
ads1

  Berita Utama
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton

 

ads2

  Berita Terkini
 
Arahan Tegas Kapolri Saat Pimpin Apel Kasatwil 2020

KPK Tangkap Menteri KKP Eddy Prabowo Atas Dugaan Korupsi Ekspor Benur

Aktivis Lingkungan dan Masyarakat Adat Tolak Undangan Jokowi ke Istana

Anggota DPR Sebut, Jokowi Presiden Yang Tak Punya Gagasan Tangani Covid-19, Buktinya..

HNW: Indonesia Tegak Berdiri di Atas Pengorbanan dan Kesepakatan Para Pendiri Bangsa

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2