Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PKS
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
2019-10-04 16:40:16
 

Sa'adiah Uluputty Tuntut Wiranto Minta Maaf.(Foto: Istimewa).
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Baru saja dilantik, Selasa (1/10) kemarin, Anggota DPR RI dari Maluku, Sa'adiah Uluputty dari Fraksi PKS, mulai mununjukkan kelasnya sebagai wakil masyarakat Maluku di pusat.

Dalam keterangannya kepada Pers di Jakarta, Rabu (2/10), ia menegaskan bahwa masyarakat Maluku merasa tersinggung dan marah atas pernyataan seorang pejabat negara Menko Polhukam Wiranto.

"Wiranto mengatakan, korban bencana dan pengungsi di Maluku menjadi beban pemerintah. Seharusnya pernyataan seperti ini tidak boleh disampaikan Wiranto selaku pejabat negara saat masyarakat Maluku sedang berduka," kata Sa'adiyah.

Ia menegaskan, Korban dan bencana ini bukan atas permintaan masyarakat Maluku. Untuk pak Wiranto ketahui, lanjutnya, hingga tadi malam masyarakat di Maluku masih merasakan ada goncangan-goncangan gempa. Sehingga masyarakat harus berusaha menghindari beberapa titik, terutama mereka yang tinggal di tepi pantai.

"Kami harap Pak Wiranto, supaya segera meminta maaf atas pernyataannya yang sudah melukai hati masyarakat Maluku itu," tandasnya.

Sa'adiah juga menekankan, Maluku bukan warga negara kelas dua di negara ini, sehingga seenaknya disudutkan.

"Ingat, Maluku juga adalah salah satu provinsi yang ikut memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi hari ini Maluku merasa dianaktirikan. Bahkan beberapa hal yang sudah dijanjikan pemerintah pusat, seperti lumbung ikan nasional, namun hingga kini belum juga terealisasi. Akibatnya kami di Maluku hingga kini masih berteriak, kapan lumbung ikan itu segera terealisasi," ujarnya dengan nada tegas.

Sebelumnya, Wiranto, Senin (29/9) angkat bicara soal bencana yang terjadi di Ambon, Maluku. Dia menyebut banyak pengungsi lantaran adanya informasi yang menyebutkan adanya gempa susulan dan tsunami.

Lantas dia menghimbau agar masyarakat mau kembali ke rumah masing-masing.

"Pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucap Wiranto.(ameera/arrahmah.com/bh/sya)



 
   Berita Terkait > PKS
 
  Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
  PKS Siap Berperan Sebagai Checks and Balances Sendirian
  Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
  PKS: Ijtima Ulama IV dan Tokoh Nasional Pasti Membawa Berkah
  PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Orang Miskin

Kasus George Floyd: Trump 'Mencoba Memecah Belah Kita', Kata Mantan Menteri Pertahanan AS

Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto: Polri Siap Dukung Penerapan New Normal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2