JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang diduga melakukan pelanggaran serius tindak pidana pemalsuan dokumen biaya penempatan Calon PMI.
Hal itu disampaikan Benny menyusul adanya temuan kasus pemalsuan keabsahan dokumen legalisir surat pernyataan biaya penempatan calon PMI (CPMI) ke Taiwan yang diduga dilakukan oleh beberapa perusahaan penempatan PMI.
JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DKI Jakarta mencatat 3,9 juta pelaku perdagangan (merchant) di Jakarta sudah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat transaksi pembayaran elektronik.
Kepala KPw BI DKI Jakarta, Onny Widjanarko mengatakan,... Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca uang sebesar Rp.50 Miliar belum jua kembali lagi, imbasnya, para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebanyak 52 orang kembali lagi menggugat perusahaan pelat merah itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang... Baca Selengkapnya.
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Sebab, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut... Baca Selengkapnya.
PT. Zafa Mediatama Indonesia Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359 info@beritahukum.com
