JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyayangkan ketidakcermatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM RI atas pemblokiran akses organisasi GPM.
Ketua Umum DPP GPM Heri Satmoko menyebut, pemblokiran itu dinilai melanggar dan tidak melalui proses aturan hukum yang berlaku.
"(Pemblokiran akun GPM) Nampak bahwa pihak Kemenkumham tidak cermat dan tidak mengindahkan daripada Peraturan Menkumham (Permenkumham) Nomor 28 tahun 2016 tentang tata cara pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum yayasan dan perkumpulan," ujar Ketua Umum DPP GPM ... Baca Selengkapnya. |
