Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Capim KPK
'Calon Pimpinan KPK Harus Bersih dari Kasus HAM'
Wednesday 29 Jul 2015 06:25:23
 

Demo di Bundaran HI pada hari Selasa siang (28/7).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Selasa siang (28/7), tepatnya pukul 15.00 Wib sore hari berlangsung Demo massa duapuluhan orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Penyelamat KPK, mereka melangsungkan aksi demonstrasi di Bunderan HI, Jakarta Pusat. Nampak, spanduk yang dipegang para demonstran saat menggelar aksi bertuliskan "Hendardji Soepandji Diduga Terlibat Pelanggaran HAM Trisakti., Tolak. "Calon Pimpinan KPK harus bersih dari Kasus HAM".

‎Korlap Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat KPK, Samheru mengutarakan, "Presiden Jokowi dan DPR untuk tidak memilih mayjend TNI (Purn.) Hendardji Soepandji, karena minim prestasi dalam bidang pemberantasan korupsi, terutama ketika menjadi Danpus Pom TNI."

Meminta Jokowi dan DPR memperhatikan aspek usia dan kesehatan, ketika memilih calon pimpinan KPK. Tentu agar mampu bekerja secara maksimal. Meminta Pansel KPK untuk tidak meloloskan Mayjend TNI Purnawirawan Hendardji Soepandji, karena usia sudah tidak produktif untuk membongkar kasus korupsi.

"Calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap II masih banyak calon yang tak kompeten. Salah satunya Mayjend TNI Purnawirawan Hendarji Soepandji yang pernah kalah bersaing di Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2012, " tuding Samheru, Korlap Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Penyelamat KPK.

Beliaupun menuturkan kalau latar belakang sebagai mantan Dan Puspom TNI, namun belum mampu memperlihatkan prestasi kepada publik. Selain itu telah memasuki usia senja.

"Ditakutkan KPK akan bergerak memenuhi hasrat politik pimpinannya. Salah satunya guna membangun pencitraan dan memperoleh kekuasaan," imbuhnya.

"Sebaiknya KPK diisi oleh kader terbaik bangsa yang paham mengenai penegakan hukum, serta tak memiliki motif politik tertentu. Demikian juga dampaknya setiap keputusan yang diambil akan bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2