JAKARTA, Berita HUKUM - Pesta demokrasi sudah didepan mata, calon-calon penghuni gedung DPR RI Senayan perlu dilihat kualitasnya. Sebab ditangan mereka-merekalah masa depan masyarakat Indonesia di genggam. Untuk itu, proses rekruitmen calon anggota legislatif (caleg) itu harus terbuka.

Koordinator Devisi Indonesian Corruptions Watch (ICW), Abdulah Dahlan mengatakan bahwa dalam setiap proses penganggaran yang ada di DPR tidak mempunyai hasil yang memuaskan. Para wakil rakyat yang seharusnya jadi pelayan rakyat, justru bekerja untuk dirinya sendiri dan partainya.

Bahkan lebih parahnya lagi, katanya, selama ini DPR justru menjadi akar terjadinya korupsi. Mereka menjadi aktor dari mafia anggaran yang mengakibatkan tersanderanya kebijakan publik. "Dari korupsi yang terungkap itu by desain, untuk suatu tender yang akan dilakukan. DPR aktor mafia anggaran. Sudah banyak contohnya, seperti kasus Hambalang dan Wisma Atlet," ungkapnya saat ditemui di Cikini, Jakarta, Kamis (21/2).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam merekrut Caleg harus terbuka alias transparan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum agar perekrutan caleg dilakukan dengan terbuka. Sebab, hal tersebut akan menjadi bangunan awal untuk menuju wajah DPR yang baru dan menjadi lebih baik.

"DPR kan nyaman dengan ketertutupannya, sekarang ini," katanya.

Pileg rencananya akan digelar April 2014 mendatang. Untuk itu, semua problem harus diselesaikan mulai dari sekarang. "Ada problem serius yaitu putusan relasi mandat politik. Proses Pemilu hanyalah sebagai mandat bukan relasi," terangnya.

Menurut Abdulah, anggota DPR wajib menjalin komunikasai politik dengan baik, sehingga tidak hanyalah adanya suatu keterkaitan kepentingan dengan Parpolnya. "Seharusnya ada ruang yang diberikan, untuk daerah yang diwakilinya dalam memberikan pendapat," pungkasnya.(bhc/din)