Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Gaya Hidup    
Gerakan Anti Korupsi
'Menertawakan' Korupsi Lewat Film
Saturday 12 Jul 2014 10:05:48
 

Lola Amaria saat berbincang di Kanal KPK yang membahas filmnya yang mengangkat kegiatan korupsi di Indonesia, ia menyiapkan film terbarunya, Negeri Tanpa Telinga, yang akan diluncurkan pada 14 Agustus mendatang.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Lola Amaria menyiapkan film terbarunya, Negeri Tanpa Telinga, yang akan diluncurkan pada 14 Agustus mendatang. Diangkat dari dua kasus yang ditangani KPK, yakni kasus suap impor daging sapi dan pembangunan wisma atlet di Hambalang, Lola mengaku melakukan riset hingga empat tahun.

Waktu praproduksi yang sedemikian panjang, disebabkan lantaran kasusnya yang terus bergulir dan diperbarui oleh media setiap hari. Dua kasus ini dipilih, karena merupakan dua kasus yang paling besar pada saat itu. “Kasusnya sudah ada, dan mungkin realitasnya lebih serem. Data dan angkanya harus akurat,” kata Lola yang melakukan casting selama dua bulan.

Menurut aktris sekaligus sutradara ini, kasus korupsi tampak seperti fenomena gunung es. “Kecil di atas, lebih serem di bawahnya,” kata Lola yang juga menyutradarai “Minggu Pagi di Victoria Park” pada 2010 dan “Sanubari Jakarta” pada 2012.

Lola mengaku, tema korupsi memang berat ketika diadaptasi ke dalam sebuah film popular. Karena itu, untuk menyiasatinya, Lola menggunakan genre komedi satir untu mengemas pesan. “Temanya serius, tapi kami mengemasnya dengan komedi hitam. Intinya kita menertawakan keadaan,” katanya.

Juru Bicara Johan Budi SP mengapresiasi kepedulian Lola Amaria. “Korupsi inilah yang merusakan tatanan ekonomi, sosial dan bernegara. Dahsyatnya kejahatan korupsi ini. Atas nama KPK dan pemberantasan korupsi, kami mengapresiasi apa yang dilakukan Lola,” kata Johan.

Johan menambahkan, dalam upaya pemberantasan korupsi, semua upaya dan media harus digunakan, termasuk film. Menurut Johan, para pekerja seni juga memiliki tanggung jawab yang sama, hanya saja caranya yang berbeda.

Lewat film, kata Johan, mampu mempengaruhi perilaku penontonnya. Paling tidak, secara tidak sadar, masyarakat bisa memahami tentang orang yang terlibat dalam korupsi. “Apalagi data yang digunakan akurat, sehingga akan melengkapi Informasi penontonnya,” kata Johan.

Film Negeri Tanpa Telinga, seolah melengkapi sejumlah film pendahulunya yang bertemakan pemberantasan korupsi. “Kami semua bersyukur memiliki KPK yang berjuang menegakkan keadilan dan menyelamatkan uang negara,” katanya. Sebagai insan perfilman, Lola berjuang melalui film dalam upaya itu, membantu kinerja KPK di bidang pencegahan.

Film ini menceritakan korupsi dengan penggambaran yang jamak; kekuasaan, politik dan keterlibatan perempuan. Lola menampilkan peran tukang pijat, Naga, yang diperankan Teuku Rifnu Wikana, untuk menjalin cerita. Melalui telinganya, Naga kerap mendengar berbagai skandal korupsi dan skandal seks para politisi dan pejabat. Konflik dimulai saat Naga membeberkan apa yang dia dengar kepada seorang jurnalis. Saat kisah itu diberitakan, Naga pun diteror. Dia pun meminta dokter THT untuk menghancurkan gendang telinganya yang dianggap sebagai sumber keruwetan yang terjadi.(kpk/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Gerakan Anti Korupsi
 
  Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024
  Guru Ngaji Doakan Keselamatan Firli, Diminta Pantang Mundur Berantas Korupsi
  Cegah Korupsi Sektor Politik Melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
  Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
  MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2