JAKARTA, Berita HUKUM - Rabu (23/7) siang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTPKB) Kedaung, Angke, Jakarta Barat, terasa lebih panas. Tidak hanya sebab matahari bersinar terik di tengah ibadah Ramadhan yang tengah dijalani umat Islam, tetapi juga sebab inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tiga lelaki berkemeja putih masuk ditemani sekumpulan lainnya. Tiga lelaki itu antara lain dua Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama.

Dalam temuannya di lapangan, tim sidak juga mendapati mayoritas peralatan yang digunakan untuk pelayanan uji kir, tidak berfungsi. Sejatinya, pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari pertama adalah uji emisi, lalu uji speedometer, uji kebisingan (noise) atau klakson kendaraan, rem kendaraan, berat kendaraan, dan uji bagian bawah kendaraan, seperti lampu dan power steering. Karena banyak alat yang tidak berfungsi, maka pelayanan manual sengaja dilakukan untuk memanipulasi hasil uji.

Selain itu, tim juga menemukan bahwa uang pungli yang bisa dikumpulkan dalam sehari, mencapai 2,5 miliar per bulan, dengan asumsi ada sekitar 500 mobil per bulan dan tiap mobil menyetor 100-200 ribu rupiah.

“Biaya yang resmi sekitar 80 ribuan. Sementara orang harus bayar 300-400 ribu. Berarti perbedaan pengeluaran dari yang resmi itu kan jauh sekali,” kata Zulkarnain.

Para pegawai Balai Uji KIR sontak terkejut dengan kedatangan tim KPK dan Pemprov DKI Jakarta. Ketika diinterogasi Ahok, sapaan akrab Wagub, salah seorang petugas tak mampu mengelak bahwa segepok uang pecahan seratus ribu yang ada di mejanya, merupakan “uang panas”.

“Ya udah, kamu saya pecat sekarang juga,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ahok berterima kasih kepada KPK yang telah bekerja sama dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan bukti awal yang dikumpulkan KPK berupa rekaman CCTV atas terjadinya tindak pidana korupsi di lokasi kejadian.

Sementara itu, Bambang Widjojanto mengungkapkan, tujuan kegiatan ini untuk mengidentifikasi kelemahan tata kelola dan tata laksana sesuai dengan ketentuan. KPK berjanji akan menindaklanjuti kasus ini karena sudah memiliki data yang lengkap.

"Berdasarkan temuan itu kami diskusikan langkah-langkah lanjutannya. Seluruh hasil yang kami temukan berikut observasi akan kami serahkan untuk ditindaklanjuti karena ini memang untuk bangun pemerintahan. Kalau nanti ada tindakan korektif, itu kewenangan pemprov," tutur Bambang.(kpk/bhc/sya)