JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa naas yang menimpa warga Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan, tepatnya tiga (3) hari yang lalu pada, Kamis (24/12) yang mengalami musibah kebakaran yang melalap berkisar 75 rumah, dan sekitar 300 jiwa. Lokasi rumah yang terbakar paling banyak ada di dekat sekitaran kali Ciliwung.

John Simbolon sebagai perwakilan dan juga simpatisan warga Bukit Duri menyampaikan kepada pewarta BeritaHUKUM.com pada, Sabtu (26/12) bahwa, hingga sekarang belum ada kunjungan sosial dari pihak pemerintah Pusat dan Daerah DKI Jakarta, yang ada hanya tenda dari Dinas Sosial. Sejauh ini, bantuan dalam bentuk bantuan materiil dan moril belum dirasakan para warga.

Iapun sudah berupaya mengunjungi beberapa relasinya untuk berupaya membantu warga Dukit Duri. Dan menurutnya, hingga kemarin sore warga Bukit Duri diperbantukan oleh elemen dari PKRI (Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia), ketua Garda FBR se-DKI (Forum Betawi Rembuk) Irvan Soediro, Palapa, beberapa aktivis Independen, serta juga solidaritas dan advokasi, juga salah satu penasehatnya Marsekal Muda (Purn) TNI Chairul Akbar, yang selalu intens mendampingi para warga.

Sementara, sebab musabab awal kebakaran menurut penuturan John Simbolon, yang ketika itu berada di dekat lokasi, awalnya dia mendengar korsleting listrik. Namun, kebetulan rumah yang terbakar itu (Ketua RT) warga Solidaritas yang juga Ketua Tim Bukit Duri.

Sontak, seketika setelah warga melihat, menurut cerita John Simbolon, "para warga langsung berhamburan semua ke jalan. Kemudian mereka menunggu hingga hampir setengah jam, namun tidak datang juga pemadam kebakaran. "Padahal di matraman kan dekat?. Di sana ada pos pemadam kebakaran pula," jelasnya, penuh tanda tanya.

Namun, alasan mereka menunggu pemadam dari Jakarta Selatan, dikarenakan itu wilayah Bukti Duri masuk wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya yang datang itu juga hanya 4 unit. "Baru setelah padam, baru berdatangan yang lainnya," ketusnya, dengan nada kesal.

John Simbolon yang juga merupakan aktivis Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) menyesalkan peristiwa naas kebakaran yang terjadi. Namun, kurang disigapi dengan tanggap dan cepat oleh pihak pemadam yang padahal berdekatan lokasinya dengan pemukiman penduduk di dekat bantaran sungai Ciliwung, dan berdekatan dengan pinggir rel kereta Bukit Duri tersebut, tepatnya bersebrangan dengan wilayah yang kena gusur beberapa bulan yang lalu. "Kampung Pulo".

Sertamerta iapun merasa ada sinyalemen, ini merupakan rangkaian program yang diupayakan digemingkan Pemprov DKI Jakarta, terkait wilayah domisili warga Bukti Duri memang pernah ia dengar, sekitar dua (2) bulan yang lalu masuk wilayah yang akan digusur dan area yang rencananya ingin diupayakan pelebaran Kali Ciliwung, yang tadinya 15 meter menjadi 30 meter.

"Saya juga kan lagi pengumpulan data. Sejauh ini, ada data-data yang dipegang kuasa hukum warga. Itu kan tanah PJKA. Namun, belum ada konfirmasi dari pihak Pemprov DKI ke PJKA mengenai itu," ungkap John Simbolon.

Selanjutnya, langkah ke depannya akan melayangkan surat terbuka kepada Pemprov DKI Jakarta pada, Senin besok (28/12). Dimana warga Bukit Duri terbuka terhadap program Pemprov DKI untuk menormalisasi Kali Ciliwung, namun harus memanusiakan manusia, berdasarkan Pancasila," imbuhnya.

"Kunjungan kami ke Gubernur esok dalam bentuk hal-hal yang seumpamanya dibahas oleh Pemprov DKI dan PJKA," jelasnya.

Kalaupun, ini tidak ditanggapi oleh Pihak Pemprov DKI, "Mereka (warga bukit duri) merasa telah memperoleh dukungan baik dari pihak mahasiswa, TNI, Ormas dan itu akan menjadi "people power" nantinya," cetus John Simbolon dengan nada geram.

Menurut anggapan John Simbolon, Pemprov tidak memanusiakan manusia. Untuk kasus penggusuran paksa Kampung Pulo tidak ada keberlanjutannya. Apapun mengenai yang di Kampug Pulo. Sepengetahuannya, itu dari Tim Ciliwung Merdeka, dan Cerdas Bangsa.

"Ternyata Tim Ciliwung Merdeka dan Tim Cerdas Bangsa adalah Timses Ahok dan Jokowi sewaktu mau menjadi Gubernur. Jadi menurut kami, ini hanyalah Sandiwara Sosial yang mereka lakukan saja," tudingnya lagi.

"Kedepannya, kami akan mendampingi warga, dan menjadi tim solidaritas. Kita gak akan bawa Bendera. InsyaAllah ini ga akan masuk angin. Banyak elemen dan ormas yang akan bergabung dan sejauh ini tetap bersinergi memberikan masukan. Saran dan mensosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat untuk terus mendukung," pungkasnya.(bh/mnd)