JAKARTA, Berita HUKUM - Sedikitnya 123 Perempuan Indonesia Antikorupsi meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto (BW), wakil ketua KPK non aktif. Adapun pernyataan mereka tersebut dituangkan dalam surat, yang akan dilayangkan oleh perwakilan Perempuan Indonesia Antikorupsi.

Berbagai wacana dan polemik dan simpati terhadap tindakan kritikan dan saran terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada upaya yang dilakukan Pemerintah RI dan DPR RI yang akan merevisi UU KPK, maupun tudingan kriminalisasi yang dianggap para kalangan, individu, praktisi, mahasiswa maupun aktivis yang kini dimulainya genderang perang terhadap korupsi yang terus dilancarkan. Gelombang penolakan dan aksi kini mulai terus bermunculan dari berbagai masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada KPK, baik dalam bentuk penolakan maupun aksi kepada KPK yang saat ini sedang dianggap dikriminalisasi secara nyata telah dimulai kembali.

Betti S Alisjahbana yang juga sebagai anggota Pansel Capim KPK saat memberikan pernyataan bersama pada, Senin siang (12/10) di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan. Betti menyampaikan bahwa, "BW merupakan tokoh yang berani dalam penindakan korupsi di Indonesia. Kami selaku perempuan merasa prihatin terhadap tindakan kriminalisasi terhadap beliau," ujar Betti S Alisyahbana, kepada para wartawan dan para pendukung #saveKPK.

Betti kembali mengatakan, "oleh karena itu kami merasa perlu untuk memberikan pernyataan ini dan terus mengajak perempuan Indonesia khususnya, untuk mendukung BW," tegasnya.

Kemudian, pada kesempatan yang sama, Aktivis Perempuan Indonesia Anti Korupsi (PIA), Anis Hidayah yang turut hadir dan mendukung kegiatan ini mengatakan, "Kami mengambil sikap untuk mendukung dari perspektif perempuan. Korban utama korupsi, yaitu perempuan dan anak-anak," jelasnya.

Anis Hidayah yang juga merupakan Direktur Eksekutif Migrant Care, Mei 2004-sekarang hingga kini menjelaskan, karena korupsi kasus kekerasan terhadap perempuan bertambah, semua terkait dimana efek korupsi namun perlindungan sosial terhadap perempuan sangat lamban.

"Dengan korupsi, kualitas perempuan dan anak-anak mengalami kemunduran. Perlindungan hak-hak perempuan akan mengalami kemunduran. Kami menginstrusikan, kepada jokowi untuk menolak kriminalisasi terhadap BW dihentikan," pungkasnya.(bh/mnd)