ACEH, Berita HUKUM - Sebanyak 15 partai politik nasional dan lokal, mengikuti Ikrar Pemilu Damai dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 di wilayah Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Selasa (25/2) siang.

Acara tersebut, dalam rangka menciptakan pemilu damai pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014, di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, dengan dilandasi semangat persaudaraan dan kebersamaan partai politik.

Ikrar tersebut dilaksanakan di gedung ACC Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, yang turut dihadiri oleh dua pejabat dari Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yakni, Kaban Linmaspol, Kajari, Komisi Independen Pemilihan (KIP), Pengadilan Negeri (PN), DPRD, Dandim 0103, Bupati Aceh Utara, Walikota Lhokseumawe, Panwaslu, serta ketua dan kader partai, berikut tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Aceh Utara, M Jamil MKes mengatakan pemerintah siap mendukung pelaksanaan pemilu 2014, sesuai aturan perudang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ikrar tersebut, diharapkan semua parpol untuk aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga suasana kondusif.

Juga, tambahnya, parpol harus siap mendukung terlaksananya Pemilu 2014 secara damai dan bermartabat. Sekaligus menerima hasil pemilu 2014 dan mengedepankan penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme hukum dan peraturan perudang-undangan yang berlaku serta menghormati keputusan hukum.

Sementara itu Kapolres Kota Lhokseumawe, DJoko Surachmanto SIK juga sangat berterimakasih kepada seluruh partai yang telah hadir dalam ikrar damai bersama. Dan pihaknya kedepan megatakan siap mengamankan Pemilu 2014 ini.

"Saya selaku Kapolres cuma bisa mengingatkan. Ya, Kalau ada yang melanggar aturan kami siap menegakkan. TNI dan Polri kan netral," pungkas Djoko, sembari mengajak semua parpol untuk saling berdamai.

Amatan BeritaHUKUM.com, diantara 15 partai politik peserta Pemilu yang tidak hadir hanya dari Partai Nasional Aceh (PNA). Saat dikonfirmasi alasan ketidakhadirannya pada acara tersebut, Sekretaris DPW PNA Sofyan mengatakan, acara tersebut tidak ada manfaatnya.

Mengingat, sejauh ini banyak sekali kasus pelanggaran pemilu yang tidak mendapat respon yang tegas dari penegak hukum. "Kami menghargai undangan tersebut, tetapi kami kecewa," kata Sofyan.(bhc/sul)