JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagaimana ramainya dikabarkan sudah hampir empat bulan lamanya para pegawai negeri sipil, birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta maupun DPRD DKI Jakarta tidak mendapatkan tunjangan disebabkan belum selesainya kisruh pembahasan APBD DKI tahun 2015 antara Pemerintah Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Kisruh yang dituding berawal ketika Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) selaku pengambil kebijakan tertinggi di pemerintah DKI Jakarta, ketika dalam mengajukan Draft Raperda APBD DKI tahun 2015 ke Kementerian Dalam Negeri bukanlah draft APBD yang dibahas dan diputuskan bersama DPRD DKI Jakarta. Sehingga, DPRD DKI Jakarta menolak pembahasan dan pengesahan RAPBD 2015 bersama Gubernur (pembahasan anggaran).

Para aktivis kemahasiswaan yang dibawah naungan bendera Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMR) memberikan pernyataan sikap dengan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Dengan tuntutan dari para aksi mahasiswa ini yang disuarakan melalui Ibrahim Mansyur selaku Koordinator lapangan yang menyatakan, "Mendukung dan mendorong DPRD DKI agar menyampaikan hak menyatakan pendapatnya. Mendesak DPRD segera melakukan Impeach terhadap Ahok. Ahok juga telah melanggar UU atas pengajuan RAPBD 2015 ke Kementerian dalam negeri," ujar Ibrahim, dengan lantang di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).

Lanjutnya dalam orasinya ia menyampaikan, agar Ahok selaku Gubernur yang tidak mengunakan Etika dan berupaya melakukan Degradasi moral etika yang berlaku di tengah masyarakat, serta agar adanya Audit, Indikasi penyelewengan dana hibah dari para pengusaha yang masuk ke Ahok Center.

"Oleh sebab itulah ketika DPRD DKI melakukan angket dan HAK menyatakan pendapat pada hari senin 6 April 2015 ini, maka kami AMR mendorong DPRD agar Ahok di Impeachment melalui rapat paripurna DPRD DKI," tegasnya.

Aksi damai yang berlanjut didepan DPRD DKI ini juga berlangsung dengan tertib yang mendapatkan pengawalan dari jajaran Kepolisian, terpantau pula para aksi unjukrasa menempelkan stiker di dingding dan pagar gedung DPRD bertuliskan, 'Tolak...!!! Gubernur Ahok yang tidak beretika'.

Adapun maksud dari tulisan yang di sticker yang ditempelkan sekitaran DPRD DKI Jakarta ini juga menunjukkan, agar Ahok selaku pemimpin agar mengedepankan Etika dan norma yang berlaku di masyarakat.(bh/bar)