JAKARTA, Berita HUKUM - Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 tercatat mulai membaik yaitu minus 3,49 persen (year of year) dibandingkan kuartal lalu sebesar minus 5,32 persen. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah untuk menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 secara optimal untuk menahan kontraksi ekonomi berkelanjutan di penghujung tahun.

"Pemerintah perlu terus fokus untuk memulihkan permintaan secara agregat yang tertekan akibat pandemi. Saat ini, APBN tahun 2020 masih memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Misalnya dengan menjaga tren penyerapan belanja pemerintah yang terus bergerak positif hingga akhir tahun nanti. Selain itu, realisasi penyerapan stimulus fiskal pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun harus terus didorong agar maksimal," ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).

Berdasarkan laporan APBN KiTa periode Oktober 2020, Kementerian Keuangan mencatat nilai serapan anggaran PEN senilai Rp344,11 triliun atau sekitar 49,5 persen dari total biaya untuk penanganan COVID-19. Sedangkan, Badan Pusat Statistik pada Kamis (5/11/2020) mencatat pertumbuhan komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 9,76 persen (yoy) yang didorong meningkatnya serapan program PEN, khususnya program perlindungan sosial.

"Penyerapan dalam setiap sektornya perlu terus dikejar, karena performa dari setiap sektor baik kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, maupun insentif usaha, berdampak dan saling berkaitan satu sama lain. Meningkatnya konsumsi pemerintah pun berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Karenanya, perlu dioptimalkan dan dikejar realisasinya mengingat akhir tahun yang semakin dekat. Sehingga, anggaran tahun ini bisa maksimal dan dapat menjadi preseden yang baik dalam rangka upaya pemulihan ekonomi di awal tahun 2021," tutur Puteri.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat mengingat kontribusinya sekitar 57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai Konsumsi Rumah Tangga pun tengah mengalami pemulihan, meski masih mencatat kontraksi senilai 4,04 persen.

"Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah berperan sebagai penyangga atas melemahnya daya beli masyarakat. Karenanya, untuk mendongkrak konsumsi diperlukan pula intervensi untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui dukungan untuk pemulihan dan kelanjutan usaha. Antara lain, melalui relaksasi kredit usaha, bantuan modal, baik untuk usaha padat karya maupun UMKM. Dengan demikian, ketika usaha masih bisa berjalan, diharapkan dapat mengurangi risiko pekerja dirumahkan dan sekaligus menjaga penghidupan masyarakat," ujar Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri menyoroti kinerja pemerintah dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran. "Dalam implementasi PEN ini, pemerintah dihadapkan dengan tantangan integrasi data penerima manfaat, mekanisme penyaluran, hingga memerlukan dukungan dari sisi harmonisasi regulasi. Tentu kita perlu terus dorong agar pemerintah juga mengutamakan penyerapan anggaran yang berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," ungkapnya.(alw/sf/DPR/bh/sya)