Sementara" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Ukraina
AS Menekan Rusia Atasi Krisis Ukraina
Sunday 20 Apr 2014 11:16:05
 

Separatis pro-Rusia menolak meninggalkan gedung pemerintah di Ukraina. Milisi Pro-Rusia rebut Ukraina Timur.(Foto: Istimewa)
 
UKRAINA, Berita HUKUM - AS mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih keras jika Rusia gagal menjalankan kesepakatan internasional yang baru untuk meredakan konflik di Ukraina.

Kremlin menuduh Gedung Putih mengancam Moskow seperti "anak sekolah yang bersalah" karena mengakhiri kesepakatan.

Sementara itu, Menteri luar negeri Ukraina mengatakan operasi "anti teroris" di bagian timur negara itu akan dilakukan selama Paskah.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice memperingatkan jika Moskow gagal menjalankan kesepakatan, maka sanksi ekonomi baru akan diterapkan.

"Kami percaya Rusia memiliki pengaruh besar dengan aksi yang berkaitan dengan kerusuhan di bagian timur Ukraina," kata dia kepada wartawan di Washington.

"Jika kami tidak melihat aksi yang sepadan dengan komitmen Rusia kemarin (Kamis) di Jenewa... kami dan mitra Eropa kami akan bersiap untuk menerapkan sanksi tambahan terhadap Rusia."

Menlu AS John Kerry juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Melu Rusia Sergei Lavrov Jumat.

Separatis menolak

Separatis pro-Rusia di sejumlah kota menolak meninggalkan gedung, yang menjadi bagian penting dari perjanjian.

Rusia, Ukraina, Uni Eropa dan AS telah sepakat dalam pembicaraan di Jenewa bahwa kelompok militer di Ukraina harus dileburkan, dan melucuti senjata kelompok yang menguasai gedung-gedung pemerintah dan meminta mereka meninggalkan gedung.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pemberian pengampunan atau amnesti bagi seluruh pemrotes anti pemerintah.

Tetapi juru bicara separatis di kota Donetsk mengatakan pemerintahan Kiev "ilegal" dan berjanji tidak akan meninggalkan gedung pemerintahan sampai mereka mundur.

Setelah menyambut baik kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Jenewa, Kamis ((17/4) lalu, Gedung Putih sekarang meningkatkan tekanan kepada Rusia untuk menggunakan pengaruhnya terhadap kelompok separatis yang menguasai gedung pemerintahan di sembilan kota di Ukraina bagian timur.(BBC/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Ukraina
 
  Ribuan Drone Digunakan Perang di Ukraina, Mengapa Fungsinya Begitu Penting?
  Krisis Pangan, Rusia Buka Opsi Ekspor Gandum Ukraina
  Rusia Ingin Umumkan Kemenangan di Ukraina pada 9 Mei, Kenapa Tanggal Itu Begitu Penting?
  Mengapa Indonesia Abstain Saat Rusia Dikeluarkan dari Dewan HAM PBB?
  Bagaimana Sikap Negara BRICS terhadap Rusia?
 
ads1

  Berita Utama
5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah

Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara

Alexandre Rottie Buron 8 Tahun Terpidana Kasus Pencabulan Anak Ditangkap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2