Sementara" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Ukraina
AS Menekan Rusia Atasi Krisis Ukraina
Sunday 20 Apr 2014 11:16:05
 

Separatis pro-Rusia menolak meninggalkan gedung pemerintah di Ukraina. Milisi Pro-Rusia rebut Ukraina Timur.(Foto: Istimewa)
 
UKRAINA, Berita HUKUM - AS mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih keras jika Rusia gagal menjalankan kesepakatan internasional yang baru untuk meredakan konflik di Ukraina.

Kremlin menuduh Gedung Putih mengancam Moskow seperti "anak sekolah yang bersalah" karena mengakhiri kesepakatan.

Sementara itu, Menteri luar negeri Ukraina mengatakan operasi "anti teroris" di bagian timur negara itu akan dilakukan selama Paskah.

Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice memperingatkan jika Moskow gagal menjalankan kesepakatan, maka sanksi ekonomi baru akan diterapkan.

"Kami percaya Rusia memiliki pengaruh besar dengan aksi yang berkaitan dengan kerusuhan di bagian timur Ukraina," kata dia kepada wartawan di Washington.

"Jika kami tidak melihat aksi yang sepadan dengan komitmen Rusia kemarin (Kamis) di Jenewa... kami dan mitra Eropa kami akan bersiap untuk menerapkan sanksi tambahan terhadap Rusia."

Menlu AS John Kerry juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Melu Rusia Sergei Lavrov Jumat.

Separatis menolak

Separatis pro-Rusia di sejumlah kota menolak meninggalkan gedung, yang menjadi bagian penting dari perjanjian.

Rusia, Ukraina, Uni Eropa dan AS telah sepakat dalam pembicaraan di Jenewa bahwa kelompok militer di Ukraina harus dileburkan, dan melucuti senjata kelompok yang menguasai gedung-gedung pemerintah dan meminta mereka meninggalkan gedung.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pemberian pengampunan atau amnesti bagi seluruh pemrotes anti pemerintah.

Tetapi juru bicara separatis di kota Donetsk mengatakan pemerintahan Kiev "ilegal" dan berjanji tidak akan meninggalkan gedung pemerintahan sampai mereka mundur.

Setelah menyambut baik kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Jenewa, Kamis ((17/4) lalu, Gedung Putih sekarang meningkatkan tekanan kepada Rusia untuk menggunakan pengaruhnya terhadap kelompok separatis yang menguasai gedung pemerintahan di sembilan kota di Ukraina bagian timur.(BBC/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Ukraina
 
  Ribuan Drone Digunakan Perang di Ukraina, Mengapa Fungsinya Begitu Penting?
  Krisis Pangan, Rusia Buka Opsi Ekspor Gandum Ukraina
  Rusia Ingin Umumkan Kemenangan di Ukraina pada 9 Mei, Kenapa Tanggal Itu Begitu Penting?
  Mengapa Indonesia Abstain Saat Rusia Dikeluarkan dari Dewan HAM PBB?
  Bagaimana Sikap Negara BRICS terhadap Rusia?
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2