JAKARTA, Berita HUKUM - Mirah Sumirat, SE selaku Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menilai sangat ironis dengan kenyataan rencana program otomatisasi gardu tol di seluruh Indonesia oleh Pemerintah, karena akan berdampak ribuan pekerja jalan tol terkena imbas ter-PHK.

Menurut Presiden ASPEK Indonesia bahwa, "Pemerintah mengklaim menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran, ternyata justru Pemerintah juga yang menciptakan ribuan pengangguran baru pula," jelas Mirah Sumirat, sebagaimana keterangan persnya di Jakarta, Senin (26/7).

"Otomatisasi gardu tol ternyata hanya untuk mengejar kepentingan bisnis semata tanpa memperhatikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Adapun berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai kuota 7,7 juta jiwa, sedangkan otomatisasi gardu tol sudah mulai dilakukan sejak tahun 2012 yang saat itu baru berjalan 40% dari niat awal 80%. Puncaknya di tahun 2015, Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan menginginkan otomatisasi gardu tol 100% selesai pada tahun 2018.

"Artinya Pemerintah ingin seluruh jalan tol di-otomatisasi dan tidak ada lagi pelayanan transaksi di jalan tol oleh manusia," cetus Mirah Sumirat, yang juga merupakan Presiden Serikat Karyawan Jalan tol Lingkarluar Jakarta (SKJLJ) menyampaikan.

Sebagai reaksi atas rencana Pemerintah yang akan melakukan PHK massal, maka para pekerja di berbagai perusahaan pengelola jalan tol saat ini telah melakukan konsolidasi, dengan membentuk Aliansi Pekerja Jalan Tol Seluruh Indonesia (APJATSI) yang kedepannya mengupayakan dan mendesak agar Pemerintahan Jokowi - JK untuk menghentikan dengan menolak otomatisasi gardu tol yang dilakukan oleh Pemerintah.

"Ribuan orang pekerja yang ada di gardu tol nanti akan dikemanakan? Sedang tempat kerja di perusahaan tersebut, selain gardu tol tidak bisa menampung eks pekerja dari gardu tol," imbuh Mirah penuh tanda tanya.

"Bahkan rencana otomatisasi gardu tol tidak pernah dibicarakan dan dikaji, baik secara akademisi maupun penelitian, dengan mengajak duduk bersama seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan serikat pekerja. Kami (kaum pekerja) tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana otomatisasi gardu tol ini," pungkasnya.(bh/mnd)