JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sementara itu, Ketua KPK terpilih Abraham Samad menyatakan bahwa akan menjadi lembaga antikorupsi yang profesional dan berani. Tetapi diharapkan pula masyarakat terus memberikan dukungannya kepada KPK.

"KPK yang sekarang adalah KPK yang berani, tangguh, dan profesional. Kalau (ada penyidik serta pegawai KPK yang) nakal ya kami ceramahi supaya insaf. Kalau tidak juga ya harus diproses sesuai hukum,” kata Abraham kepada wartawan, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/12).

Diungkapkan, KPK saat ini tidak memiliki program 100 hari dalam awal masa jabatannya. Tapi ia meminta waktu satu tahun untuk menunjukkan prestasinya. "Tidak ada 100 hari, karena kami bukan Superman. Hukum itu tidak 100 hari, tapi minimal satu tahun,” tegasnya.

Abraham menjanjikan KPK tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Hal inilah yang terpenting, agar kinerja KPK dapat berjalan sesuai yang diinginkannya. "Pimpinan KPK itu ada lima dan semuanya punya integritas, sehingga tidak usah khawatir kami akan diintervensi. Kami pasti akan bekerja secara profesional," imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menyatakan bahwa tak ada pesan khusus yang ditinggalkan pimpinan lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pimpinan barunya. Namun, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan KPK di bawah pimpinan Abraham Samad.

“Kami tak punya pesan khusus atau lainnya. Tapi banyak PR (pekerjaan rumah-red) yang harus segera diselesaikan pimpinan baru KPK. Mereka tinggal meneruskan menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani sekarang ini," kata dia.

Bibit juga meninggalkan beberapa saran untuk para Pimpinan KPK baru. Dia berharap KPK di bawah kepemimpinan yang baru nanti lebih berani untuk menertibkan aparat penegak hukum sehingga KPK memiliki teman untuk penegakan hukum khususnya memberantasan korupsi.

Sedangkan saran lainnya, lanjut dia, keuangan negara harus terus dijaga dan diselematkan dari perbuatan korupsi. "Tingkatkan sumber daya manusia, pengelolaan infrastruktur harus ditertibkan dan pelayanan publik. Masyarakat jangan terus dikibuli," ujarnya.(inc/wmr/spr)