Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Abraham Samad
Abraham Samad: Susah Cari Pemimpin Amanah, Cenderung Otoriter
Sunday 06 Apr 2014 20:37:40
 

Ilustrasi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai, saat ini pejabat dan pemimpin sudah tidak amanah, banyak mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya semata.

Hal ini disampaikannya dalam orasi ilmiahnya, saat berpidato di acara wisuda Universitas Borobudur, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Abraham mengatakan rakyat saat ini sudah muak dengan segala intrik, politik, dan tingkah para pejabat yang hanya sibuk memperkaya diri sendiri dan kroninya.

Menurutnya, menjadi pemimpin yang berintegritas tidak mudah, karena menjadi pemimpin dapat membawa keuntungan, terutama keuntungan pribadi dan golongan.

"Maka banyak orang berlomba-lomba menjadi pimpinan. Akibatnya banyak ditemukan pemimpin tidak amanah, cenderung otoriter, dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa," kata Abraham di JCC Senayan Jakarta, Minggu (6/4).

Dikatakannya, sosok pemimpin berintegritas harus dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, demi bangsa dan negara.

"Pribadi seperti ini sangat langka. Bisa dibilang seribu satu. Tapi bukan berarti tidak ada," ujarnya.

Menurutnnya lebih lanjut, calon pemimpin dan pejabat negeri ini hendaknya sedikit bicara, cepat bertindak, jujur, berani, dan rendah hati. Kalau semua itu dimiliki pemimpin kita, maka bukan impian lagi negeri ini akan menjadi negeri yang adil, makmur, dan sejahterakan rakyat.(bhc/ast/dar)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2