Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Aceh
Adnan Ganto Minta Media Memberitakan yang Positif Tentang Aceh
Sunday 09 Jun 2013 20:26:11
 

Konferensi International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) ke-IV, di gedung ACC Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Minggu (9/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
 
ACEH, Berita HUKUM - Situasi politik di Aceh belum dapat dipastikan kondusif, berbagai isu politik baik persoalan qanun (peraturan daerah,red) pun juga belum final. Dalam hal ini Penasehat Menteri Pertahanan RI, Adnan Ganto meminta kepada seluruh media baik cetak maupun elektronik agar jangan memberitakan situasi Aceh terlalu panas.

"Kita meminta kepada rekan-rekan media jangan terlalu panas memberitakan politik di Aceh, terutama dalam pemberitaan kontroversi qanun nomor 3/2013 tentang bendera dan lambang Aceh," kata Adnan Ganto, dalam disela-sela Konferensi International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) ke-IV, di gedung ACC Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Minggu (9/6).

Adnan juga berharap kepada insan media memberitakan hal-hal yang positif tentang Aceh. Jangan membesarkan dan jangan membuat berita yang memanas tentang politik di Aceh. Sebab, persoalan seperti itu dapat membuat para investor asing khawatir masuk ke Aceh.

Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Prof. Syamsul Rizal mengatakan bahwa saat ini di Aceh sedang disoroti oleh pihak asing, apalagi terkait pemberitaan politik. "Setiap kali ada pemberitaan mengenai politik Aceh, maka tak jarang media asing pun ikut mengutip berita-berita itu," tukasnya.

Imbuhnya lagi, antara Aceh dan Jakarta sudah terbebas dari abu-abu. Karenanya, sangat diharapkan peran media dalam memberitakan tentang Aceh. "Beritakanlah Aceh yang sifatnya membangun, agar Investor tidak takut akan datang ke Aceh. Media juga harus memberitakan bahwa Aceh ini benar-benar aman,” pintanya.

Konferensi ICAIOS dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto yang diwakili Irjen Pol Sukarno, Deputi V Bidang Keamanan pada Kemenko Polhukam Sukarno yang juga mantan Wakapolda Aceh.

Juga hadir Penasehat Menteri Pertahanan RI, Adnan Ganto, Rektor Unimal Apridar, Rektor Unsyiah Prof Syamsul Rizal, pejabat mewakili Rektor IAIN Ar-Raniry, Danrem-011/Lilawangsa Kol Inf Hipdizah, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib serta unsur Muspida dan beberapa tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia, Mohammad Heikal menyebutkan dalam Konferensi International ini dibahas tentang Perubahan Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum, Rekonsiliasi Budaya dan Agama, Psikososial, Gender Keterwakilan dan Partisipasi, Sosial Ekonomi Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Adapun peserta konferensi Internasional ini, diikuti mahasiswa, dosen luar dan dalam negeri serta masyarakat umum.(bhc/sul)



 
   Berita Terkait > Aceh
 
  Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
  Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
  Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
  Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
  Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2