Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilkada
Aksi Damai Massa 'Minta DPR RI Dengarkan Suara Rakyat Agar Pilkada 2020 Ditunda'
2020-09-21 17:32:41
 

Aksi damai massa Koalisi Tunda Pilkada di depan Gedung MPR/DPR RI.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Tunda Pilkada 2020 kembali menggelar aksi damai. Kali ini mereka turun kejalan dengan membentangkan spanduk dan berorasi di depan gedung DPR/MPR RI, Senin (21/9) untuk mendesak pemerintah dan seluruh lembaga negara agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Adapun spanduk aksi bertuliskan, 'Ketua Komisi II tolong dengar suara rakyat karena semua komponen rakyat meminta agar Pilkada 2020 ditunda'.

"Demi kemanusiaan, kami minta kepada Ketua Komisi II DPR RI agar mau menunda Pilkada Serentak. Sebab, bisa jadi Pilkada 2020 menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19," lugas Kordinator Nasional Koalisi Tunda Pilkada 2020, Lisman Hasibuan di lokasi aksi.

Lisman menegaskan, jangan karena kekuasan dan kepentingan golongan maka rakyat yang dikorbankan.

"Jadi, tolong jangan dilaksanakan Pilkada 2020 saat pandemi," cetus Lisman.

Dia juga menyampaikan, jika Ketua Komisi II DPR RI tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, maka Pimpinan DPR RI harus berani bersikap untuk menunda Pilkada Desember 2020 mendatang.

Lanjut Lisman mengungkapkan, cukup banyak Ormas Islam yang ingin Pilkada ditunda, diantaranya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan OPK serta tidak sedikit tokoh masyarakat dan juga mahasiswa yang angkat bicara agar menunda pelaksanaan pilkada 2020.

"Sudah cukup kuat alasan untuk menunda Pilkada. Kami ingin rakyat tidak menjadi korban dalam Pilkada Desember 2020 mendatang," cetus Lisman.

"Suara Rakyat .... Suara Tuhan," tutupnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2