Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    

Aktor Gaek Minta MK Bubarkan Demokrat
Tuesday 02 Aug 2011 20:49:35
 

Istimewa
 
JAKARTA-Aktor gaek Pong Harjatmo bersama rekannya tokoh Betawi Ridwan Saidi berencana akan mendaftarkan uji materiil Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (3/8) besok. Pada permohonannya itu mereka berdua meminta kepada MK untuk membubarkan Partai Demokrat.

“Besok jam 11.00 mau mengajukan pembubaran Partai Demokrat ke MK," ujar pong di Jakarta, Selasa (2/8).

Menurut dia dalam Pasal 68 Undang-undang Partai Politik, disebutkan pemohon pembubaran parpol adalah Pemerintah. Hal ini, lanjut Pong, mengandung titik lemah. “Partai yang ingin saya bubarkan itu sedang berkuasa di pemerintahan. Masak sih Pembina Partai itu atau Presiden mau membubarkan partainya sendiri, kan tidak mungkin,” katanya.

Oleh karenanya itu dia berpendapat pada bagian ini harus direvisi. Selain itu, kata dia, peryataan-peryataan yang dilontarkan oleh beberapa kader Demokrat juga telah mengganggu kedamaian masyarakat.

“Ambil saja contoh kasus Andi Nurpati, Jonny Allen. Penyataan Marzuki Alie, lalu perbuatan orang-orang partai seperti kasus Wisma Atlet. Muhammad Nazaruddin melalui partai Demokrat,” terang Pong.

Sementara Ridwan Saidi yang juga salah satu pemohon uji materiil menambahkan eksitensi Partai Demokrat bisa mengganggu stabilitas. “Seharusnya yang bisa mengajukan pembubaran parpol bukan hanya pemerintah, tetapi juga rakyat,” pungkasnya.

Ia menambahkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh beberapa kader Demokrat telah menggangu kedamaian masyarakat. Belum lagi kader-kader Demokrat banyak yang diduga tersandung perkara hukum. (bie)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2