Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DBD
Anggota DPD RI Minta Dinkes Pemrov DKI Jakarta Cegah DBD
2016-02-12 17:35:34
 

Ilustrasi. Salah satu pasien penderita DBD yang sudah menjalani perawatan selama seminggu di RSUD Koja Jakarta Utara.(Foto: BH/hsn)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dinas Kesehatan Pemrov DKI Jakarta diminta focus melakukan pencegahan penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh sekolah-sekolah. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Fahira Idris, Jumat (12/2).

"Anak-anak sangat rentan dengan penyakit DBD. Hampir setiap hari. Saya minta Dinkes focus ke semua sekolah-sekolah di Jakarta. Kita berharap DBD di Jakarta jangan sampai memakan banyak korban dan jangan sampai terjadi KLB. Pemprov harus serius, sama seriusnya dengan mengurus banjir," ungkapnya.

Menurut Fahira, pencegahan DBD bukan hanya tugas Pemprov DKI, tetapi seluruh warga, namun Pemprov adalah aktor utama penangan DBD. Ini karena dari tiga poin penting pencegahan DBD mulai dari pengobatan penderita DBD, pemberantasan nyamuk, hingga program 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur), peran Dinkes sangat signifikan.

"Bagi penderita agar tidak menular, harus mendapatkan pengobatan dan penanganan yang baik dan benar, termasuk diisolasi dan ini domainnya ada di Dinkes dan Rumah Sakit. Membunuh nyamuk yang efektif lewat pengasapan juga domainnya Dinkes. Hanya 3M yang yang peran masyarakat signfikan, itu juga harus ada kampanye dari Dinkes," jelas Wakil Ketua Komite III DPD RI bidang kesehatan.

Senator Perempuan yang berlatar belakang Pengusaha dan pegiat Aktivis Sosial ini juga mengingatkan, selama musim hujan dimana biasa DBD mewabah, Pemprov DKI harus memastikan tidak ada pasien DBD yang ditolak oleh rumah sakit karena ruang perawatan penuh atau alasan teknis lainnya. Selain itu, stok darah juga harus dijamin ketersediaanya.

"Jangan sampai ada pasien DBD yang ditolak. Stok darah yang biasanya pada Januari dan Februari menipis harus dicari solusinya agar terus ada. Pencegahan DBD ini sama pentingnya dengan pencegahan banjir selama musim hujan. Jadi Pemprov Jakarta harus bisa fokus menangani DBD," tegasnya.

Dari data Dinas Kesehatan Pemrov DKI Jakarta saat ini, tercatat 611 pasien penderita DBD dirawat di rumah sakit di seluruh Jakarta, diantaranya 40 pasien dari kalangan siswa.

Sebelumnya sempat diberitakan sebanyak 23 penderita DBD menjalani perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara. Diantaranya 12 remaja dan 11 anak-anak.(bh/hsn)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2