JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sosialisasi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Perubahan Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Badan dan Orang Pribadi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus dalam di Jakarta, Sabtu (23/2), memaparkan beberapa perubahan proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan. Pertama, terhadap SPT yang disampaikan oleh WP secara langsung ke unit-unit penerimaan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar, akan dilakukan penelitian kelengkapan terlebih dahulu sebelum diberikan tanda terima.

“Apabila tidak lengkap, maka SPT Tahunan tersebut akan dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi,” kata Kismantoro.

Kedua, SPT yang disampaikan secara langsung oleh WP tidak perlu menggunakan amplop/kemasan lainnya. Apabila WP masih menggunakan amplop/kemasan lainnya, lanjut Kismantoro, maka petugas penerima akan membuka amplop/kemasan lainnya tersebut.

Ketiga, SPT Lebih Bayar, SPT Pembetulan, SPT yang tidak tepat waktu, dan e-SPT harus disampaikan oleh WP ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP tempat WP terdaftar.

Keempat, SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak dilampiri dokumen/keterangan yang dipersyaratkan, SPT Lebih Bayar yang disampaikan setelah tiga tahun dan telah ditegur tertulis, SPT yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksanaan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dalam kesempatan itu, Kismantoro mengimbauan kepada para pemberi kerja dan bendahara gaji instansi pemerintah terkait dengan penyampaian SPT Tahunan secara kolektif. Pertama, agar para pemberi kerja dan bendahara gaji instansi pemerintah terkait memberikan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 kepada para pegawai lebih awal.

Kedua, menyarankan kepada para pegawai untuk menyegerakan penyampaian SPT Tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaiannya.

Ketiga, menyarankan kepada para pegawai untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan memanfaatkan fasilitas e-filing melalui alamat www.efiling.pajak.go.id.

Keempat, menghubungi KPP terdekat untuk memfasilitasi penyampaian SPT Tahunan para pegawai secara kolektif sebelum tanggal 10 Maret 2013, baik dengan pembukaan drop box di lokasi pemberi kerja atau penyediaan loket khusus di KPP.

Kelima, melakukan penyortiran SPT Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan dan yang bukan terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan. Terakhir, membuat daftar nominatif penyampaian SPT Tahunan secara kolektif.(es/skb/bhc/opn)