JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil jajak pendapat pemanfaatan Iptek Nuklir yang dilakukan Badan Tenaga Nuklir (BATAN) secara nasional, menyebut 76,5% masyarakat Indonesia setuju pengembangan iptek nuklir. Dari angka ini, sebanyak 60,4% setuju untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Masyarakat yang tidak setuju hanya 28,5%. Sisanya setuju untuk kesehatan (42,80%), Peternakan (30%), dan Pangan (29,50%).

Jajak pendapat ini, menurut Kepala BATAN Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto, guna mengetahui perkembangan tingkat penerimaan masyarakat. Diharapkan dapat merepresentasikan penerimaan masyarakat secara umum di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dengan materi iptek nuklir.

"Daerah-daerah inilah,yang nantinya akan mengonsumsi listrik dari PLTN," kata Djarot, Kamis (28/11), di Gedung BATAN Jakarta.

Soal pelaksanaan jejak pendapat, BATAN menggandeng PT. Iconesia Solusi Prioritas. Melibatkan 4000 responden yang meliputi 34 provinsi, dengan responden berusia di atas 15 tahun atau sudah menikah. Teknik yang digunakan yaitu desain multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Adapun kerjasama kedua belah pihak telah dilakukan sebanyak tiga kali.

Sedangkan jajak pendapat pada tingkat wilayah Jawa Madura dan Bali (Jamali) pada tahun ini menyebut sebanyak 75% setuju terhadap pengembangan Iptek nuklir (PLTN), 58,4% untuk kesehatan, 44,6% peternakan, dan 47% pangan.

Isu Iptek Nuklir Tenggelam di 2014

Adapun dengan adanya hasil jejak pendapat akan pengembangan Iptek Nuklir dan rencana pelaksanaannya untuk tahun tahun mendatang, tidak bisa dipastikan. Menurut Djarot hasil jajak pendapat ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam pengambilan keputusan program pemanfaatan Iptek Nuklir selanjutnya.

“Tahun 2013 dan 2014 adalah tahun politik. Tentu isu politik lebih mendominan dari isu penerapan teknologi. Saya kurang yakin apa yang telah kami lakukan ini dapat menyita perhatian publik pada umumnya. Namun setidaknya kami telah menjalankan kewajiban kami untuk mensosialisasikan akan iptek nuklir,” tambah Djarot.

Djarot meyakini hal itu karena Presiden sudah mengintruksikan agar melakukan sosialisasi pengembangan energi nuklir untuk mencapai pemahaman yang utuh. Dalam UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang juga disebutkan energi nuklir berpartisipasi dalam program global terkait perubahan iklim dan pemanasan global.(bhc/mat)