JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Kehormatan - BK DPR berkomitmen untuk menuntaskan seluruh pengaduan yang telah disampaikan masyarakat. Namun memasuki tahun politik penjaga citra dewan ini harus berhati-hati karena sejumlah laporan masuk, terindikasi persaingan antara caleg pada daerah pemilihan yang sama.

"Pokoknya pengaduan yang memiliki bukti lengkap harus diselesaikan apapun bentuk penyelesaiannya. Namun kami harus hati-hati menyangkut anggota dewan jangan sampai dipolitisisasi karena menjelang pemilu. Kami menerima pengaduan menyangkut anggota dewan yang melaporkan itu satu partai dengannya. Kami tidak mau BK dijadikan sebagai alat persaingan antar caleg di dapil masing-masing," kata Ketua BK Trimedya Panjatian,SH. MH di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Ia menambahkan pengaduan yang telah mempunyai bukti lengkap segera memasuki tahap pemeriksan para pihak diantaranya dugaan pelecehan rasial yang dilakuka anggota Komisi III Ruhut Sitompul terhadap pengamat politik Boni Hargens dan pengaduan terkait sengketa bisnis yang melibatkan anggota Komisi VII Sukarnotomo.

"Kasus video asusila yang diduga melibatkan anggota Komisi IX Karoline Margret Natasa kita masih kesulitan menghadirkan saksi ahli. 3 orang yang sudah kita undang ternyata tidak bersedia dan ada yang keberatan. Kita cari saksi ahli lain, mudah-mudahan waktunya cukup," lanjutnya.

Sementara itu bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III Ruhut Sitompul mengatakan siap memenuhi panggilan BK. Ia juga menyebut tidak melakukan pelecehan rasial seperti yang dituduhkan. "Aku maunya dipanggil biar aku terangin semua, kapanpun aku siap dipertemukan BK dengan Boni," demikian Ruhut.(iky/dpr/bhc/rby)