Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Israel
BKSAP DPR Pastikan Indonesia Kontra Normalisasi dengan Israel
2020-12-30 06:21:15
 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon.(Foto : Kiki/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan, diperlukan upaya ekstra untuk mendukung Palestina saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Fadli juga memastikan bahwa Indonesia kontra normalisasi dengan pihak Israel. Hal itu disampaikannya saat ia menjadi tamu pada program Special Interview yang dihelat The League of Parliamentarians for Al-Quds (LP4Q), yakni sebuah forum yang menghimpun anggota parlemen global yang mendukung perjuangan Palestina.

"Kita tak akan membiarkan Israel mengeksploitasi situasi saat ini untuk melanggengkan tindakan-tindakan ilegalnya terhadap bangsa Palestina," ujar Fadli dalam acara bertajuk 'Why Indonesia Can't Normalize with Israel?', yang dipandu secara daring dari Istanbul, Turki, Senin (28/12).

Fadli yang juga Wakil Presiden LP4Q itu menegaskan bahwa sokongan terhadap Palestina merupakan sokongan terhadap kemanusiaan. "Ini tidak terkait Arab melawan Yahudi atau Islam melawan non-Muslim. Cara pandang seperti itu sangat keliru. Kita berbicara ihwal tanah bangsa Palestina yang dicuri Israel, lalu konflik dua pihak yang tidak seimbang dimana Israel dengan perangkat militer yang sangat kuat dan didukung Barat berhadapan dengan orang-orang yang sangat miskin dan terlunta-lunta," paparnya.

Dikatakannya, lebih dari tujuh dekade bangsa Palestina ditindas secara sistemik, dipersekusi, didiskriminasi, terusir dari kampung halaman, hidup dalam kemelaratan tanpa masa depan dan harapan. "Singkat kata, petaka yang tengah dialami bangsa Palestina adalah kisah keadilan global yang sangat memalukan di era modern ini. Palestina adalah satu-satunya negara di dunia saat ini yang masih terjajah," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Terkait posisi Indonesia menyikapi perkembangan teranyar situasi Palestina, Fadli menekankan ihwal keteguhan dukungan Indonesia terhadap Palestina. "Dukungan Indonesia, parlemen, pemerintah, dan masyarakat, terhadap bangsa Palestina tidak pernah dan tidak akan berubah. Konstitusi Indonesia secara terang benderang menentang segala bentuk penjajahan," tandas Fadli.

Dalam kesempatan itu ia membeberkan dukungan konkret parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. "Dapat disimpulkan bahwa akhir tahun 2020 ini dan seterusnya, dukungan Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Perjuangan bangsa Palestina ada di lubuk terdalam kebijakan luar negeri Indonesia," ungkap Anggota Komisi I DPR RI itu.

Menyoal beberapa negara Muslim yang mulai melunak dengan menormalisasi hubungannya dengan Israel, Fadli mengutarakan kecemasannya. "Saya sangat mengkhawatirkan normalisasi beberapa negara Arab sementara Israel masih melangsungkan pelanggaran-pelanggarannya. Normalisasi kian menyuramkan cita-cita berdirinya negara Palestina. Daripada normalisasi, yang sangat diperlukan saat ini adalah dukungan politik maksimal terhadap Palestina," ucapnya.

Fadli juga memperingatkan strategi Israel yang tengah membidik negara-negara Muslim terkait normalisasi. Menurutnya, Indonesia, dengani populasi Muslim terbesar di dunia, sudah lama ditarget Israel melalui banyak cara termasuk iming-iming bantuan finansial. "Indonesia tidak akan menjadikan motif ekonomi sebagai alasan normalisasi dan lantas mengorbankan jati diri negara yang sangat menentang penjajahan. Mayoritas bangsa Indonesia menolak keras normalisasi," imbuh Fadli.

"Saya menjamin tak ada normalisasi di Indoensia karena secara konstitusi itu tidak sah," tegasnya sembari mengingatkan bahwa normalisasi adalah kemenangan telak Israel secara politik. Fadli menyampaikan beberapa langkah strategis untuk mendukung Palestina secara politik, antara lain yaitu memperluas pengakuan atas Palestina sebagai negara dan mengisolasi Israel dari pergaulan antarbangsa termasuk kampanye boikot, divestasi dan sanksi.(dep/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Israel
 
  PP Muhammadiyah Dukung Sikap Kemenlu RI Tolak Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel
  HNW Desak Menlu, Klarifikasi Isu Normalisasi Hubungan RI-Israel
  Normalisasi Hubungan Israel dan Indonesia Disinggung Menlu AS Saat ke Jakarta
  BKSAP DPR Pastikan Indonesia Kontra Normalisasi dengan Israel
  HNW Dukung Sikap Tegas Menlu RI Tolak Propaganda Normalisasi dengan Israel
 
ads1

  Berita Utama
Haedar: Terima Kasih Kepada Semua Pihak yang Mencintai Buya Syafii Maarif dengan Segala Dukungan

Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hendri Satrio: Presiden Jokowi Tidak Bisa Jadi King Maker

Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu

Haedar: Terima Kasih Kepada Semua Pihak yang Mencintai Buya Syafii Maarif dengan Segala Dukungan

Empat Catatan Kritis HNW Soal Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023

HNW: Muhammadiyah Menyebut Indonesia adalah Darul Ahdi Wa Syahadah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2