Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
BP2MI
BP2MI Teken MoU dengan Pemkab Morowali Utara dan UKI Soal Penempatan PMI
2021-06-19 03:14:02
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani (tengah) bersama para pejabat daerah Morowali Utara dan pejabat Universitas Kristen Indonesia (UKI) saat berpose usai teken MoU.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali jalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam hal penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi dan Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, di Aula Abdurrahman Wahid, kantor BP2MI, Jakarta, Jum'at (18/6).

"Apresiasi kepada Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten pertama di provinsi Sulawesi Tengah yang mengadakan MoU dengan BP2MI dan kota ke-11 yang melakukan kerjasama dengan BP2MI setelah Kabupaten Talaud, Sangihe Kepulauan, Kota Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Palu, Kota Padang, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Bandung," kata Benny dalam sambutannya.

Benny mengatakan, perubahan progresif dan revolusioner UU No. 39/2004 menjadi UU No. 18/2017 telah melahirkan sejumlah konsekuensi logis yakni tentang pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara tegas kaitannya dengan pelindungan PMI.

"Insya Allah ini adalah hari yang bersejarah menjadi momentum penting dan strategis. Sebuah acara yang tentu kita harapkan ini bisa diimplementasikan ke depannya," tukas Benny.

Menurutnya, lewat semangat UU No. 18/2017, pemerintah kabupaten/kota diberikan tanggung jawab dalam pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Calon PMI. Sementara desa sebagai penyelenggaraan pemerintah pada level akar rumput bertanggungjawab dalam penyebarluasan informasi seputar peluang kerja di luar negeri dan pendataan dokumen-dokumen identitas Calon PMI.

"Ini secara jelas dan tegas diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada saya pada saat dipanggil ke Istana Negara pada tanggal 15 April 2020 untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki," ujarnya.

Amanat tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Sembilan Program Prioritas BP2MI dimana program prioritas pertama yakni pemberantasan sindikasi penempatan ilegal PMI. Adapun penetapan program prioritas tersebut dilatarbelakangi oleh fakta lapangan tingginya jumlah PMI yang ditempatkan secara Ilegal.

"PMI yang ditempatkan secara ilegal sangat rentan mengalami kendala seperti eksploitasi, gaji yang tidak dibayar/kecil, kekerasan fisik dan seksual, dan bahkan perdagangan manusia," ujarnya.

Ditambahkan Benny, selain dengan pemerintah daerah, BP2MI juga menjalin kerja sama dengan universitas sebagai 'center of exellence' salah satu nya dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI)

"Tentu kerja sama dengan kampus diperlukan untuk melakukan kajian-kajian akademik dan strategis tentang bagaimana pentingnya Pelindungan PMI yang sekaligus akan menjadi input bagi BP2MI," tegasnya.

Adapun sejumlah urgensi kerjasama BP2MI dengan Universitas yakni :
1. Membangun Pusat Kajian Pekerja Migran di tiap-tiap Perguruan Tinggi;
2. Memberikan masukan/input dalam bentuk Kajian Akademis dalam setiap penyusunan kebijakan BP2MI;
3. Menyediakan supply tenaga kerja terdidik dan terampil untuk mengisi peluang kerja di luar negeri;
4. Membantu mensosialisasikan program-program pelindungan PMI;
5. Membangun kerjasama program pemberdayaan purna PMI, pemberian layanan konseling dan rehabilitasi sosial dan ekonomi untuk PMI dan keluarganya, dan;
6. Membuka peluang prioritas perkuliahan bagi PMI baik secara langsung maupun virtual di negara-negara penempatan.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara, Yayat, Wakil Ketua II DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri, dan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Denny Tewu.(rls/bh/amp)



 
   Berita Terkait > BP2MI
 
  BP2MI Kawal Kasus Penyiksaan PMI Yuni di Irak
  BP2MI Luncurkan Sekolah PMI di Kab. Timor Tengah Selatan NTT
  LP2KP Apresiasi Kinerja dan Program Terobosan Kepala BP2MI Benny Rhamdani
  Kepala BP2MI Resmikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan PMI 'Migran Klinik'
  Peluncuran Command Center BP2MI Dipuji Kementerian dan Lembaga
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?

PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2