JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Effendy Choirie mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Secara kasat mata, program e-KTP hanya terkesan merubah fisik KTP dari semula menggunakan bahan baku kertas beralih ke bahan plastik. Chip sebagai penyimpan data pemilik e-KTP tidak terlihat," kata Effendy Choirie, di press room DPR, Senayan Jakarta, Senin (10/12).

Karena adanya kecurigaan terhadap pisik e-KTP tersebut, pria yang akrab disapa Gus Choi itu meminta BPK dan BPKP melakukan audit investigatif terhadap program e-KTP ini.

“Untuk apa uang triliunan rupiah kalau hanya mengganti dari kertas ke plastik. Saya minta BPK dan BPKP mengaudit program e-KTP ini," tegas Gus Choi, seperti yang dikutip dari jpnn.com, pada Senin (10/12).

Di tempat terpisah, praktisi Informasi dan Telekomunikasi, Adi Dharma mengatakan program e-KTP itu memang menggunakan smart card yang ditanamkan pada kartu yang semestinya sebagian dari fisik smart card itu bisa terlihat di e-KTP itu.

“Untuk penyimpanan data selain smart card juga bisa digunakan pita magnet, radio frequensi identification (RFID). Tapi seperti juga smart card harusnya pita magnet seperti yang kerap terlihat dibelakang kartu ATM yang berbentuk garis tebal hitam, itu juga tidak terlihat,” ungkapnya.

Khusus untuk RFID menurut Adi, biasanya ditanamkan dalam kartu dan tidak bisa terlihat oleh mata. Tapi secara fisik di e-KTP biasanya pasti lebih tebal dan selama ini belum ada beredar dipasaran kartu tipis yang bisa ditanamkan RFID.

“Tapi mungkin juga e-KTP menggunakan RFID seri terbaru yang sama sekali belum saya dikenal, seperti yang digunakan Kemendagri,” imbuhnya.(fas/jpn/bhc/opn)