JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya Membangun pusat informasi perlindungan konsumen nasional merupakan bagian dari upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Namun upaya tersebut perlu didukung data dan informasi perlindungan konsumen dari berbagai sumber.

“Sebelum terbentuknya Pusat Informasi Perlindungan Konsumen Nasional, langkah pertama yang sebaiknya didahulukan adalah tersedianya unit kerja pelayanan pengaduan konsumen di setiap stakeholder dan pelaku usaha,” ujar Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman kepada wartawan usai Diskusi Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan Konsumen, di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurut Ardiansyah, unit pengaduan, erat kaitannya dengan pelayanan publik. Pengaduan dari konsumen merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Upaya peningkatan publik dengan menempatkan aspek pengaduan masyarakat sebagai bagian penting dalam perbaikan pelayanan publik telah digaungkan pemerintah melalui peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan,yaitu UU No. 25 Tahun 2009 tentag pelayanan publik, Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik dan Permenpan No 13 Tahun 2009 tentang Pedomana Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat.

Sementara, Koordinator Komisi dan Penyelesaian Kasus BPKN Djainal Abidin Simanjuntak menegaskan, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, dalam periode satu tahun terakhir, lembaga yang paling banyak dikeluhkan atau dilaporkan oleh konsumen ke BPKN adalah Lembaga jasa keuangan dan perbankan.

Sejauh ini, lembaga keuangan dan perbankan selalu menempati posisi tertinggi sebagai sektor yang paling banyak dikeluhkan. Untuk itu BPKN mendesak agar lembaga tersebut perlu melakukan reformasi internal organisasinya.

"Pengaduan terhadap pelayanan jasa keuangan dan perbankan masih yang tertinggi. Data yang dihimpun BPKN, pada tahun 2014 lebih dari 80 persen dari total pengaduan menyangkut masalah jasa keuangan dan perbankan. Untuk itu perlu ada unit khusus agar ke depan lembaga yang bersangkutan menyelesaikan secara sendiri persoalannya," tegasnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Djainal mengatakan, bahwa BPKN telah berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Isinya ialah mengharuskan semua lembaga jasa keuangan untuk membentuk satu unit khusus yang fungsinya menangani atau menyelesaikan pengaduan konsumen. Hanya saja tambah dia, realisasinya belum maksimal. Diperkirakan menurutnya, jika tak ada perbaikan organisasi trend buruknya pelayanan perbankan akan tetap berlanjut pada tahun 2015, dan tahun berikutnya. Lebih dari itu Djainal juga mengakui, buruknya pelayanan lembaga-lembaga jasa keuangan karena masih lemahnya koordinasi antar lembaga yang menangani konsumen," tuturnya.

Padahal terang dia, jika antar lembaga itu tidak mengedepankan ego sektoralnya maka persoalan buruknya pelayanan hingga sengketa yang dialami oleh konsumen bisa dengan mudah diatasi. Di samping itu juga sanggup menekan banyaknya masalah terkait konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Konsumen OJK Sondang M. Samosir menyebutkan ada 38.561 total layanan OJK terhadap konsumen. Total layanan itu dibagikan kepada tiga kategori yakni untuk bertanya, minta dan memberikan informasi serta untuk pengaduan. Khusus untuk pengaduan tercatat sebanyak 2.510 kasus dan tingkat penyelesaiannya telah mencapai 70 persen dari total pengaduan," jelasnya.

Menurut Sondang, alasan mengapa masalah perbankan menjadi yang paling banyak diadukan, karena jasa perbankan masih menjadi primadona, atau Indonesia baru mengenal jasa perbankan. Namun OJK tidak akan pernah mendiamkan semua pengaduan tetapi menyelesaikannya.

Menurut dia pihaknya telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengadu, apalagi saat ini telah banyak akses untuk mengadu melalu surat pembaca, telephone, online, fax, email dan sebagainya. "Kami akan menyelesaikan pengaduan konsumen, sepanjang laporan itu benar," tegas Sondang.

Lebih dari itu dia melanjutkan, OJK ke depan akan membuat produk-produk jasa keuangan yang lainnya. Saat ini kata dia telah diperkenalkan produk-produk jasa keuangan lainnya seperti "pekan Reksadana" untuk mengurangi ketergantungan pada perbankan," pungkasnya.(bh/yun)