Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BUMN
Baleg: Minim BUMN yang Berkontribusi Signifikan pada Negara
2022-01-19 21:11:49
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Baleg DPR RI yang beragendakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN), mengungkap bahwa dari 114 BUMN yang ada ternyata hanya 10 BUMN yang memberikan 85 persen dari total dividen yang disetorkan ke negara. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menilai, hal itu menunjukkan ada masalah di dalam BUMN yang harus diselesaikan.

"Dirujuk sebanyak 18 RUU terdampak dan itu akan lebih mudah bagi kami untuk bisa melakukan pengharmonisasian. Melihat kompleksitasnya, dengan 21 Bab (di RUU BUMN), mungkin ada beberapa hal yang nantinya memerlukan diskusi lebih jauh. Tetapi secara umum kalau kita melihat dari 21 Bab yang ada, sebagian besar sebenarnya adalah demi melihat BUMN kita dalam posisi yang lebih baik," ucap Supratman dalam rapat pleno Baleg terkait RUU BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, dalam pembahasannya ke depan mungkin akan terjadi tarik-menarik. "Dari 21 Bab lebih ke arah pembenahan BUMN kita. Terutama kalau kita melihat secara jujur bahwa dari 114 BUMN ternyata hanya 10 BUMN yang memberikan 85 persen dari total dividen yang disetorkan ke negara. Artinya benar ada masalah didalam BUMN kita dan ini harus kita selesaikan," ungkap Supratman.

Sementara itu, Pimpinan Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal selaku pengusul RUU BUMN membacakan penjelasan naskah akademik dan draft RUU BUMN. Hekal menjelaskan, berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Panja RUU BUMN Komisi VI DPR RI dalam proses penyusunan naskah akademik dan draf RUU BUMN, di antaranya yaitu melaksanakan RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi, kunjungan kerja dan diskusi dengan pakar hokum dari Unpad, UGM, Unbraw, dan Unhas.

Selain itu, Panja juga melakukan studi banding tata kelola BUMN di Federasi Rusia, Republik Turki, serta serangkaian diskusi dengan Badan Keahlian DPR RI. "Latar belakang disusunnya RUU BUMN adalah per 31 Desember 2019 terdapat 114 BUMN dengan lebih dari 300 anak perusahaan. Dari 114 BUMN hanya beberapa BUMN yang memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun anggaran 2019," kata politisi Partai Gerindra itu.

Hekal menambahkan, hanya 10 BUMN yang menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan negara melalui dividen (85 persen kontribusi dividen). "Banyak anak dan cucu perusahaan BUMN berbeda core business dengan induknya sehingga memerlukan pengaturan mengenai pembentukan anak perusahaan secara tegas dalam UU tentang BUMN. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN di Indonesia masih belum efisien sehingga diperlukan reorientasi dan reformasi BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate, good governance)," tandasnya. (dep/sf)



 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Baleg: Minim BUMN yang Berkontribusi Signifikan pada Negara
  Achsanul Qosasi: Krakatau Steel Hadapi Masalah Sulit Akibat Miss-Invest Atas Keinginan yang Muluk
  Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021
  Pengangkatan Emir Moeis Dinilai Langgar Komitmen BUMN
  Viral Cuitan Komisaris BUMN Sebut Anies Bangsat: Kalau Ketemu Gue Ludahin Mukanya
 
ads1

  Berita Utama
Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Benny Rhamdani Minta Kemnaker Tindak Tegas dan Cabut Izin P3MI Pemalsu Dokumen Penempatan PMI

Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022

Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut

Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023

Kajati Kaltim Meresmikan Rumah Restorative Justice di Kota Samarinda

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2