Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BUMN
Baleg: Minim BUMN yang Berkontribusi Signifikan pada Negara
2022-01-19 21:11:49
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Baleg DPR RI yang beragendakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN), mengungkap bahwa dari 114 BUMN yang ada ternyata hanya 10 BUMN yang memberikan 85 persen dari total dividen yang disetorkan ke negara. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menilai, hal itu menunjukkan ada masalah di dalam BUMN yang harus diselesaikan.

"Dirujuk sebanyak 18 RUU terdampak dan itu akan lebih mudah bagi kami untuk bisa melakukan pengharmonisasian. Melihat kompleksitasnya, dengan 21 Bab (di RUU BUMN), mungkin ada beberapa hal yang nantinya memerlukan diskusi lebih jauh. Tetapi secara umum kalau kita melihat dari 21 Bab yang ada, sebagian besar sebenarnya adalah demi melihat BUMN kita dalam posisi yang lebih baik," ucap Supratman dalam rapat pleno Baleg terkait RUU BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, dalam pembahasannya ke depan mungkin akan terjadi tarik-menarik. "Dari 21 Bab lebih ke arah pembenahan BUMN kita. Terutama kalau kita melihat secara jujur bahwa dari 114 BUMN ternyata hanya 10 BUMN yang memberikan 85 persen dari total dividen yang disetorkan ke negara. Artinya benar ada masalah didalam BUMN kita dan ini harus kita selesaikan," ungkap Supratman.

Sementara itu, Pimpinan Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal selaku pengusul RUU BUMN membacakan penjelasan naskah akademik dan draft RUU BUMN. Hekal menjelaskan, berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Panja RUU BUMN Komisi VI DPR RI dalam proses penyusunan naskah akademik dan draf RUU BUMN, di antaranya yaitu melaksanakan RDPU dengan pakar akademisi dan praktisi, kunjungan kerja dan diskusi dengan pakar hokum dari Unpad, UGM, Unbraw, dan Unhas.

Selain itu, Panja juga melakukan studi banding tata kelola BUMN di Federasi Rusia, Republik Turki, serta serangkaian diskusi dengan Badan Keahlian DPR RI. "Latar belakang disusunnya RUU BUMN adalah per 31 Desember 2019 terdapat 114 BUMN dengan lebih dari 300 anak perusahaan. Dari 114 BUMN hanya beberapa BUMN yang memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun anggaran 2019," kata politisi Partai Gerindra itu.

Hekal menambahkan, hanya 10 BUMN yang menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan negara melalui dividen (85 persen kontribusi dividen). "Banyak anak dan cucu perusahaan BUMN berbeda core business dengan induknya sehingga memerlukan pengaturan mengenai pembentukan anak perusahaan secara tegas dalam UU tentang BUMN. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN di Indonesia masih belum efisien sehingga diperlukan reorientasi dan reformasi BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate, good governance)," tandasnya. (dep/sf)



 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Anis Byarwati Minta Pemerintah Tinjau Kembali 'Right Issue' PT Waskita
  Istaka Karya Dinyatakan Pailit, Rudi Hartono: Bubarkan Perusahaan BUMN Beban Negara
  Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN
  Vera Febyanthy Minta Pengawasan Ketat dalam Proses Pembelian Saham Telkomsel ke PT GoTo
  Diduga Terjadi Konflik Kepentingan, OJK Harus Selidiki Proses Pembelian Saham GoTo
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya

Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green

Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun

Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam

Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2