JAKARTA, Berita HUKUM - Pembangunan sejumlah infrastruktur sebagai kunci kemajuan ekonomi yang gencar dilakukan pemerintah dinilai tidak membawa asas manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), selama empat tahun terakhir (2014-2017) pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 sebesar 5,01 persen, tahun 2015 sebesar 4,88 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen, dan tahun 2017 sebesar 5,07 persen.

"Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi tidak membawa asas manfaat. Padahal, Presiden juga membuat 16 paket kebijakan ekonomi, salah satunya adalah logistik. Tapi, tidak pernah dievaluasi apakah paketnya itu jalan apa enggak," ungkap Bambang.

Politisi F-Gerindra ini menjelaskan, lazimnya negara yang sedang membangun infrastruktur seharusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Karena satu step pembangunan infrastruktur akan membawa efek multiplierekonomi. Ditambah lagi dengan adanya 16 kebijakan paket ekonomi pemerintah yang jika diimplementasikan dengan baik, maka dapat mendongkrak percepatan ekonomi nasional.

"Tapi lihat infrastruktur yang dibanggakan misalnya di Papua, pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2013 sebesar 14,84 persen. Begitu dibangun malah menurun menjadi 4,64 persen pada tahun 2017," jelasnya. Sisi lain, pembangunan yang masif diharapkan membuka lapangan pekerjaan, justru tidak membawa dampak signifikan.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan batasan nilai proyek pembangunan infrastruktur lebih dari Rp100 miliar dikerjakan BUMN, membuat kontraktor mengalami kesulitan ekonomi. Tak hanya itu, Bambang juga mempertanyakan urgensi sejumlah infrastruktur yang tengah dibangun di sejumlah daerah. Pasalnya, tak sedikit pembangunan bendungan, jalan tol, maupun bandara yang setelah diresmikan justru tidak dimanfaatkan.

Menurutnya, hal ini membuktikan pemerintah membangun tidak berdasarkan skala prioritas. Seperti Bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, justru tidak beroperasi. "Banyak anggaran yang sudah dihabiskan membangun bandara tersebut, tetapi hanya didarati burung-burung," imbuhnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)