JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto mengaperasiasi keputusan Tim Perlindungan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang menyatakan dirinya tak melanggar kode etik advokat Indonesia terkait kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Bupati Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang melihat putusan Peradi tersebut kasus yang dituduhkan Bareskrim Polri kepadanya mengada-ada.

"Menurut Peradi tak ada pelanggaran kode etik yang saya lakukan jadi kasus ini sebenarnya diada-adakan. Dan saya apresiasi dengan Peradi atas perlindungan pada profesi advokat," kata Bambang di Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta, Jumat (15/5).

Menurut Bambang, dengan kasus yang dituduhkan kepadanya terlihat profesi pengacara kini rentan dikriminalisasi. Dia beranggapan pengacara yang sudah melakukan kode etik dan tugasnya dengan baik malah ada kemungkinan dikriminalisasi.

"Sekarang pengacara yang melakukan tugasnya dengan baik rentan dikriminalisasi," jelas Bambang, yang juga sebagai pendiri ICW, KontraS, serta Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Meski putusan Tim Perlindungan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan dirinya tak bersalah, namun Bambang tak banyak bicara terkait proses hukum yang dilakukannya lewat gugatan praperadilan. Menurut dia, objek praperadilan yang diajukannya fokus kepada proses penangkapan dan penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri yang diduga menyalahi prosedur hukum.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Bupati Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK), 2010 silam. Selain Bambang, seorang kerabat Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, Zulfahmi Arsyad, juga telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Berkas kedua tersangka kini sudah ditangan Kejaksaan Agung. Keduanya dikenakan pasal yang sama, yakni Pasal 242 ayat (1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP juncto Pasal 55 ayat (2) ke dua KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana juncto Pasal 56 KUHP tentang dipidana sebagai pembantu kejahatan.(gil/merdeka/bh/sya)