Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Bangsa
Bangsa Terbelah, Ini Menyedihkan
2021-01-31 13:33:00
 

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

KALAH MENANG, itu biasa. Termasuk dalam pemilu. Kalau yang kalah itu kecewa, wajar. Secara psikologis, ini manusiawi. Sebagian ada yang belum move on, harus juga dimaklumi. Tugas kita, terutama pemenang, menyadarkan mereka yang belum move on. Menyapa dan merangkulnya. Jumlah mereka gak banyak, dan mudah dipulihkan.

Yang jadi masalah, dan ini cukup serius, orang-orang yang melakukan kritik kepada pemerintah dituduh sebagai begian dari kelompok yang belum move on. Dianggap mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Disini letak kesalahannya.

Di tengah gendutnya koalisi, posisi pemerintah saat ini sangat kuat. Nyaris tak terkontrol. Partai-partai nyaman dengan berbagai posisi dan bagiannya. DPR lumpuh, kecuali hanya menjadi legitimator bagi keputusan dan kerja eksekutif.

Pers dan mahasiswa juga tiarap. Disini, penguasa cenderung semaunya. Banyak kebijakan yang tak aspiratif dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu diingatkan. Disini, perlu orang-orang yang kritis yang mau mengontrol kinerja dan memberi peringatan ketika ada kebijakan pemerintah yang keliru. Supaya ada check and balances.

Setiap rezim, selalu muncul orang-orang dan kelompok idealis. Mereka lahir untuk meluruskan arah kebijakan penguasa yang salah. Ini terjadi dari zaman Belanda, hingga era reformasi. Dan saat ini, kita sedang menghadapi era neo-reformasi. Era yang berbeda sama sekali dari pra dan pasca reformasi.

Sayangnya, munculnya kritik seringkali dianggap sebagai upaya menjatuhkan penguasa. Ini yang keliru. Jika kritik itu datang bukan dari kelompok pendukung, dituduh belum move on. Jika kritik berasal dari pendukung, dianggap sakit hati karena tak mendapat posisi. Gak ada yang bener.

Parahnya, ada petugas khusus yang disiapkan untuk menghadapi para pengkritik ini. Mulai dari buzzer, hingga yang bertugas sebagai pelapor. Mereka seperti "kebal hukum". Diduga kuat ada pihak yang melindungi.

Sampai disini, keterbelahan yang sudah muncul saat pemilu, sekarang makin parah. Penguasa tak terlihat merangkul. Sementara kerja buzzer makin masif dan merusak tatanan persatuan. Pancasila dan NKRI seringkali jadi mainan narasi. Media dan medsos isinya penuh provokasi.

Aksi dan reaksi kedua belah pihak terus mengambil sejarah kegaduhan bangsa ini. Istilah dan nama "binatang" sudah jadi identitas kebanggaan kelompok. Sopan santun dan sikap saling menghargai sebagai ciri khas dan karakter bangsa mendadak hilang. Diganti dengan cacian dan kebencian.

Sekedar analogi, jika di dalam rumah anda selalu terjadi keributan, jangan salahkan anak-anak. Tapi, itu salah ayah dan ibunya. Mereka adalah orang tua yang diberi kepercayaan mengelola rumah tangga. Artinya, kalau ribut terus, berarti bapak-ibunya gak pecus urus rumah tangga. Negara adalah rumah tangga dalam bentuk yang lebih besar.

Saat ini, setiap orang seolah dipaksa untuk memilih. Ada disini, atau berada disana. Kalau gak disini, berarti anda musuh kami. Stigma ini membuat banyak intelektual kehilangan jati diri dan akal sehatnya. Agamawan telah dihadap-hadapkan dalam arena pro dan kontra. Yang pro dapat uang, yang kontra seringkali diancam.

UU ITE dan Kepres "Ektrimisme" yang dipikir bisa diharapkan jadi solusi, ternyata malah banyak kontradiksi. Bukan mendamaikan, tapi menambah ketakutan dan keterbelahan.

Apa solusi? Rangkul para pengkritik dengan cara mendengarkan mereka. Negara akan sehat jika kritik didengarkan. Jangan anggap mereka musuh. Kedua, hentikan buzzer yang terus membuat kegaduhan. Stop anggarannya, mereka akan berhenti. Sebab, operasional buzzer itu cukup besar. Tanpa biaya operasional, mereka gak bisa beroperasi. Stop! Ketiga, hadirkan hukum untuk memberi rasa keadilan kepada semua.

Jika demokrasi berjalan normal dan wajar, tak ada lagi orang-orang sewaan yang bekerja untuk produksi kegaduhan, dan hukum tegak di atas semua golongan, maka Indonesia akan menyuguhkan kenyamanan dan selamat dari keterbelahan. Sampai disini, kita bisa teriak bersama: "NKRI Harga Mati".

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Bangsa
 
  Nasionalisme Iptek dan Riset Berbasis Keanekaragaman Hayati Diperlukan Untuk Kemajuan Bangsa
  Bangsa Terbelah, Ini Menyedihkan
  Bangsa Yang Dikepung Masalah
  Refleksi Akhir Tahun 2019 Warganet: Indonesia Sudah 'On The Track' Menuju Bangsa Maju
  Panglima TNI: Perkuat Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk

Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan

Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis

Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2