ACEH, Berita HUKUM - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan jajaran Pemerintah Aceh, menggelar rapat pembahasan 21 rancangan qanun (raqan) yang menjadi prioritas tahun 2014.

"Setelah ditelaah secara bersama akhirnya 21 raqan dimaksud dapat dirampungkannya," kata Ketua Banleg DPRA, Tgk Abdullah Saleh kepada BeritaHUKUM.com, usai rapat Banleg, di gedung DPRA, Banda Aceh, Aceh, Selasa (7/1) sore.

Dikatakannya, ke 21 raqan tersebut nantinya akan diusulkan ke pimpinan dewan untuk dibahas ke dalam sidang paripurna khusus untuk menjadikan qanun prioritas tahun 2014. Dari 21 raqan itu diantaranya ada qanun paling prioritas yang merupakan sisa yang tidak berhasil diselesaikan pada tahun 2013 yakni ada 4 qanun.

Yang pertama adalah qanun pelaksanaan syari'at Islam. Qanun tersebut sebenarnya qanun induk yang lebih kepada menggambarkan pedoman tentang pelaksanaan syari'at Islam, juga merupakan strategi penerapan syari'at Islam.

Kemudian qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam yang sesuai dengan bidang-bidangnya. Ada bidang jinayah misalnya yang juga belum berhasil dirampungkan pada tahun 2013 dikarenakan pertimbangan Banleg bahwa draft yang diusulkan oleh pemerintah hanya merupakan kompilasi atau penggabungan qanun-qanun yang lama seperti khamar, khalwat, maisir kemudian juga masalah akidah dan ibadah syariat Islam.

Kendati begitu, kedepan pihaknya menginginkan soal qanun jinayah ini tidak hanya 4 kompilasi. Namun qanun dimaksud mestinya lebih luas lagi pengaturannya, kalau bisa ke hal-hal yang menyangkut penipuan, pencurian, penggelapan, kemudian juga sampai ke korupsi.

"Makanya di tahun 2013 yang lalu ditunda pembahasanya dan dilanjutkan pada tahun 2014 ini," tambah ujar Anggota DPRA dari Partai Aceh (PA) ini. Yang terakhir, timpalnya lagi, tentang qanun revisi pendidikan, dan qanun ketenagakerjaan.

Menurutnya, pembahasan qanun yang akan menjadi prioritas tersebut merupakan capaian yang maksimal dengan capaian sampai 18 qanun dengan prosentase mencapai 85 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya DPRA mampu menyelesaikan qanun antara 7-8. Kedepan diharap kalau tidak dihadapkan dengan kesibukan-kesibukan lain seperti menjelang Pemilu dan pergantian anggota dewan yang baru pihaknya akan mengupayakan qanun tersebut rampung diselesaikan tahun 2014 ini.

"Kita tetap akan mengupayakan seberapa qanun yang bisa disahkan," pungkasnya.(bhc/sul).