Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Bansos
Bansos Perlu Ditata Ulang Sehingga Beri Kemanfaatan Lebih Besar
Wednesday 24 Dec 2014 04:00:58
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengatakan, dana Bantuan Sosial (Bansos) memang perlu ada penataan ulang, terutama pada pengalokasian maupun pada pos-pos penerimaan. Tetapi bahwa dana bansos sebagai sebuah stimulan untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan warga, kalau dihapus dirinya tidak setuju.

Yang terpenting kata politisi dari PPP ini, bagaimana mengefektifkan anggaran tersebut karena salah satu contoh dan tidak boleh menutup mata bahwa sebagian besar masyarakat kita beragama Islam.

“Sebagai mayoritas, maka begitu banyaknya tempat peribadatan maupun terkait ritual keagamaan. Banyak sekali masyarakat yang masih membutuhkan terkait dengan dana-dana bansos tersebut. Itu tidak bisa berjalan tanpa ada sebuah stimulan pemerintah,” ungkap Mustaqim kepada Parle di Jakarta, Selasa (23/12)
Hal itu diungkapkannya sehubungan pernyataan Presiden Jokowi bahwa, Pemerintah akan menata ulang penyaluran Bansos dan hibah di seluruh pemerintah daerah serta kementerian/lembaga. Untuk saat ini, karena akhir tahun tahun, seluruh penyaluran dana bansos ditahan.

Menurut Mustaqim, perlunya penataan ulang itu memang sebuah keniscayaan, karen atanpa penataan ulang maka kita juga membayangkan betapa mengerikan dana-dana yang demikian besar apakah bisa sampai kepada masyarakat . “Jangan sampai salah penempatan, salah sasaran bahkan terjadi kebocoran di tengah jalan. Ini menjadikan saya miris,” tegas dia.

Karena itu selaku anggota Dewan yang berpasangan kerja dengan Kemensos, ia menyatakan setuju untuk dilakukan penataan ulang Bansos sehingga ke depan bisa memberi kemanfaatan yang lebih besar.
Memang sungguh susah ditepis, sambung Mustaqim, tidak bisa menutup mata kadang-kadang pimpinan daerah memanfaatka dana bansos dalam rangka kepentingan politik local. “Tetapi ini bisa diatur ulang karena kalau regulasinya jelas dan tepat, diimbangi dengan punishment maka insya Allah masih sampai kepada warga masyarakat,” katanya.

Tetapi lanjutnya, harus dicatat bahwa kepala daerah atau siapapun yang mempunyai kepentingan politik local di daerah itu tidak boleh lagi bermain-main dengan dana bansos yang disalurkan melalui anggaran daerah. Karena itu terjadi, sungguh sangat tidak tepat sasaran dan bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu.

Menyinggung penyaluran dana bansos untuk kartu sihat atau kartu pintar, Mustaqim justru menegaskan sebelum bicara alokasi, maka yang perlu adalah payung hukum penyaluran dana-dana tersebut dan dibahas dengan DPR. Tanpa payung hukum yang kuat dikhawatirkan akan melanggar Undang-undang. Kalau sudah ada payung hukumnya, politisi Senayan ini memper silahkan posting alokasi dana sehingga sampai kepada masyarakat tanpa hambatan apa-apa dan berjalan baik.(mp/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Bansos
 
  Penyelidikan Kasus Soal Temuan 'Kuburan' Beras Bansos di Depok Dihentikan, Polisi: Tidak Ditemukan Unsur Pidana
  Bukhori Minta Kemensos Jelaskan Penimbunan Bantuan Presiden di Depok
  Komisi VIII: Data Bantuan Sosial Masih Semrawut
  HNW Ingatkan Mensos Tidak Tabrak Aturan Penyaluran Bansos
  HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos
 
ads1

  Berita Utama
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Tangkapan Dittipidnarkoba Periode September-Oktober 2022, Ada Sabu dalam Kemasan Teh Cina Bertuliskan 'Good' dan 'Nice'

 

ads2

  Berita Terkini
 
APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah

Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3

Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2