Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Gaya Hidup    
Gerakan Anti Korupsi
Belajar 'Menjodohkan' Pemahaman dan Perbuatan
2016-03-20 08:53:00
 

Ilustrasi. Flyer Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - "Suatu hari saudara saya seorang pejabat tinggi di salah satu kementerian, berniat membuka PT untuk usaha konstruksi. Ia siap memasukkan modal usaha sebesar Rp 1 Miliar, tapi rekening bank dan usaha tersebut harus dibuat atas nama saya. Karena merasa ada yang janggal, saya menolak tawaran tersebut."

Itulah salah satu soal dari Kartu Putih dalam Permainan Majo (Lima Jodoh) sebagai bagian dari sosialisasi Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permainan yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) ini, dilombakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan ke 33 pada Selasa (15/3).

Setelah pemain membacakan soal di kartu putih, ia harus menganalisis apakah permasalahan tersebut masuk dalam lima kategori yang tersedia; Perilaku Koruptif/Tindak Pidana Korupsi; Gratifikasi; Suap; Tindak Pidana Pencucian Uang; atau Sikap Anti Korupsi dan Peran Serta Masyarakat. Kelima jawaban itu ada di lima kotak yang berjejer di tiap sisi papan permainan Majo. Pemain harus meletakkan kartu putih yang permasalahannya sesuai dengan lima kategori tersebut. Penilai jawaban dilakukan oleh anggota pemain yang berada di sebelah kanannya.

Jika jawabannya salah, pemain harus mengambil kartu merah yang berisi soal dan harus dijawab juga sebagai hukuman. Jika pemain pada akhirnya lebih banyak mengambil kartu merah dibanding kartu putih, ia dinyatakan gugur. Pemenangnya adalah yang paling benar meletakkan kartu putih di lima kelompok jawaban dan paling sedikit mengambil kartu merah. Sejatinya, permainan ini melatih agar pemahaman kita tentang nilai antikorupsi juga seirama dengan perkataan dan perbuatan sehari-hari.

"Soal-soal dalam kartu permainan berisi tentang nilai-nilai antikorupsi. Seperti kejujuran, kesederhanaan dan integritas. Ini bentuk pencegahan korupsi melalui games," ujar Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Dalam acara itu, sekitar 80 pegawai Kementerian LHK dibagi dalam 16 kelompok untuk berlomba bermain Majo yang didampingi para agen SPAK. Menteri LHK Siti Nurbaya turut menyaksikan langsung para pegawainya berlomba. Ia senang, permainan ini dapat mendorong timbulnya perilaku antikorupsi dan etos kerja berintegritas di lingkungannya.

"Karena kampanye melalui permainan dan perlombaan dapat menjadi koridor berpikir antikorupsi," ujar Siti Nurbaya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono menambahkan, permainan Majo sejalan dengan Sembilan Nilai Dasar Rimbawan, yaitu; jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerjasama dan profesional.

"Para karyawan yang ikut lomba ini harus menjadi pelopor dalam menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi, khususnya pribadi yang berintegritas, etos kerja yang baik, serta gotong royong," pungkas Bambang.

Diluncurkan 22 April 2014, SPAK kini telah memiliki 500 agen antikorupsi yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Berbagai sosialisasi antikorupsi dilakukan, selain melalui permainan, juga dilakukan dengan penyelenggaraan seminar.

Salah satu seminar antikorupsi yang diselenggarakan di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada Selasa (1/3), bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Itjen Kemenag, mengusung tema "Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan".

Seminar ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Laode Syarief Muhammad, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Irjen Kemenag M. Jasin, Ketua Dewan Pembina DWP Kemenag Pusat Trisna Willy, Ketua DWP Kemenag Pusat Endah Nur Syam, perwakilan Dubes Australia Lucia Pietropaoli, Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, dan delegasi 26 DWP Kanwil Kemenag Provinsi.

Hadir sebagai pembicara Busyro Muqaddas (Peran Perempuan dalam Mencegah Korupsi), Gandjar Laksmana Bonaprapta (Delik-Delik Korupsi), serta Trisna Willy.(kpk/bh/sya).



 
   Berita Terkait > Gerakan Anti Korupsi
 
  Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024
  Guru Ngaji Doakan Keselamatan Firli, Diminta Pantang Mundur Berantas Korupsi
  Cegah Korupsi Sektor Politik Melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
  Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
  MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2