Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Tambang
Bentrok Pekerja di Morowali Diminta Investigasi Dilakukan Transparan
2023-01-18 07:05:01
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta dilakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membuat jatuhnya tiga korban jiwa dan kerusakan lainnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ia menyaranka penyelidikan dapat dilakukan oleh unsur independen dengan melibatkan penegak hukum dan pemerintah untuk mendapatkan akar masalah yang sebenarnya dari kejadian bentrok tersebut.

"Kita turut prihatin atas jatuhnya korban jiwa dari kejadian ini. Keselamatan para pekerja terutama anak bangsa harus dilindungi. Adanya kejadian ini pasti ada akar penyebabnya. Itu yang harus ditemukan. Jangan sampai hanya berhenti pada penyebab pada saat kejadian semata tapi perlu ditarik ke belakang faktor apa saja yang akhirnya membuat kejadian ini meletus," ungkap Kurniasih dalam keterangan tertulis, Selasa (17/1).

Terlebih lagi belum lama juga ada kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua pekerja di PT GNI meninggal karena crane terbakar dan terjebak di dalamnya. Kurniasih menekankan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah wajib harganya. Sehingga perlindungan pekerja khususnya anak-anak bangsa benar-benar terjamin.

"Mungkin tim investigasi sekaligus bisa mengevaluasi bagaimana pelaksanaan prosedur K3 untuk melindungi keselamatan kerja. Selain itu informasi tentang aksi mogok serikat pekerja sebelum kejadian ini juga perlu digali lebih dalam. Intinya harus ditegakkan aturan yang adil bagi semuanya tanpa membeda-bedakan," tegas Kurniasih.

"Jika akar masalahnya sudah ketemu dan ada solusi yang adil bagi semuanya tentu kita tidak mengharapkan kejadian ini terulang di masa depan. Ini juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang dalam proyeknya juga menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia," tambah dia.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani juga meminta kepolisian mengusut tuntas bentrokan berdarah yang terjadi pada Sabtu, 14 Januari 2023 lalu di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI). Ia meminta agar pengusutan tidak hanya berfokus pada dampak kerusuhan, tapi juga penyebab terjadinya kerusuhan tersebut.

"Usut tuntas bentrokan berdarah yang menewaskan 2 orang korban di PT GNI. Pihak-pihak yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (16/1). Ia menekankan agar penyebab yang menjadi pemicu kerusuhan ini harus digali dan jangan pernah diabaikan.

Apalagi kericuhan ini bermula dari unjuk rasa pekerja yang menuntut perusahaan. "Apa yang mereka tuntut, kenapa mereka unjuk rasa? Ini semua harus jelas. Aparat harus menindak jika ditemukan unsur kelalaian yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan tersebut, termasuk jika ada unsur kelalaian dan pengabaian oleh perusahaan terkait," katanya.

Netty mengingatkan, agar semua pihak untuk menahan diri yang bisa menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi. "Aparat harus segera bertindak cepat agar jangan sampai kasus ini berlarut-larut tanpa adanya kronologi dan penyebab yang jelas. Kepolisian harus segera merilis secara resmi apa sebenarnya yang terjadi agar informasi-infomasi tidak beredar liar," tambahnya.

Terakhir, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta agar korban dan keluarganya mendapatkan hak-hak sebagaimana yang telah ditentukan. "Tunaikan segera hak-hak korban, apakah itu BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan dan sebagainya," katanya.(DPR/ann/aha/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
  Dua Pekerja Tambang Batubara Tertimbun Longsor di Samarinda, 1 Orang Tewas
  Terdakwa Eddy Dirut PT MSE Dituntut Jaksa 1 Tahun Penjara
  Bentrok Pekerja di Morowali Diminta Investigasi Dilakukan Transparan
  Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik

Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?

Foto-foto The Beatles yang Hilang Ditemukan, Sir Paul McCartney 'Dibanjiri Emosi'

Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan

Terdakwa Eddy Kasus Pemalsuan Divonis 1,3 Tahun Penjara, Pengacara Terdakwa Nyatakan Banding

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2