JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai pihak mengkritisi terkait pertemuan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada saat jam kerja, Kamis (1/3) lalu, serta Advokat Cinta Tanah Air ( ACTA) juga akan melaporkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia ke Ombudsman. Pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/3).

"Breaking News : Hari Senin ACTA laporkan kasus "Dugaan Rapat Pemenangan Pilpres di Istana" ke Ombudsman Republik Indonesia," kata Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman lewat akun Twitter-nya, @ habiburokhman, Sabtu (3/3).

Saat dihubungi Kompas.com, Habiburokhman membenarkan bahwa rapat yang dimaksudnya adalah pertemuan antara Jokowi dan pengurus PSI. Ia menduga ada pelanggaran dari pertemuan tersebut karena turut membicarakan strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. "Dugaan itu kuat karena berdasarkan pernyataan mereka sendiri. Tapi, kami masih menyatakan ini dugaan karena secara hukum harus diverifikasi oleh yang berwenang, yaitu Ombudsman," kata Habiburokhman.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra ini menyerahkan sepenuhnya ke Ombudsman untuk menilai apakah pertemuan tersebut merupakan perbuatan yang melampaui wewenang dalam konteks pelayanan publik. "Jadi istana itu kan sentralnya pelayanan publik dari seluruh Indonesia, pelayanan publik dikendalikan dari Istana. Kalau dipakai untuk urusan lain yang di luar pelayanan publik, misalnya pemenangan pilpres salah satu bakal calon, kita pertanyakan," ujar Habiburokhman.

"Ombudsman harus verifikasi apakah ini bentuk penyalahgunaan wewenang atau bukan," tambah dia.

Sementara, Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengkritik, "Iya kurang pas karena PSI bukan lagi ormas," kata Apung saat dikonfirmasi, Jumat (2/3).

Pertemuan tersebut, terang Apung, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, Istana merupakan fasilitas negara yang hanya digunakan untuk kepentingan negara.

"Iya fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik bisa jadi ini abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Khususnya fasilitas negara," tandasnya.

Sedangkan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengomentari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Merdeka.

"Iya ini aneh. Masih jam kerja. Di Istana negara pula. Ini bisa masuk ke penyalahgunaan wewenang," kata Mardani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/3).

Mardani mengaku heran dengan tindakan Presiden Jokowi yang terkesan gegabah, membahas soal pencapresan dengan parpol di Istana.

"Biasanya Pak Jokowi aware (hati-hati) dengan masalah ini," tandasnya.

Hal senada juga dikritisi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah tidak memikirkan rakyat. Pikiran Jokowi, kata Ferry, sudah mengarah kepada bagaimana memenangkan pemilihan presiden 2019.

Ferry juga mempermasalahkan Jokowi dan PSI yang menggunakan fasilitas negara (Istana) untuk membahas politik praktis. "Meskipun sepintas tidak apa-apa, tapi ini mempertontonkan wataknya Jokowi ini memang sebenarnya sudah tidak mikirin rakyat, mikirin 2019, pikirin diri sendirinya aja sudah," kata dia selepas diskusi di Cikini, Jakarta pada Sabtu (3/3).

Menurut Ferry, sikap Jokowi yang membahas strategi 2019 bersama PSI di Istana ini masuk pada aspek penyalahgunaan kekuasaan. "Pak Jokowi sekarang terang benderang mempertontonkan sikap yang terlalu kebelet sehingga beliau mengabaikan beberapa prinsip yang seharusnya sebagai Presiden tak dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, di sela agenda kerjanya pada, Kamis (1/3), Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amani, tiba di Istana pada pukul 15.00 WIB.

Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.(dbs/ts/jp/kompas/bh/sya)