JAKARTA, Berita HUKUM - Bekas perkara Ruzli Zainal, Gubernur Riau akan dijadikan satu yakni kasus PON Riau dan Hutan Palelawan. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa dua kasus itu dilakukan oleh pihak yang sama yakni Rusli Zainal.

Rusli yang dijerat dua kasus itu sampai saat ini belum ditahan. Bahkan, belum sekalipun diperiksa, sejak ia ditetapkan tersangka. Meski begitu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menegaskan bahwa penanganan kasus untuk orang nomor satu di Provinsi Riau itu terus berjalan.

Bahkan, Bambang menyampaikan dua perkara yang menjerat Rusli itu, berkasnya akan digabungkan. "Kalau secara teori, bisa digabung. Kalau misalnya kasusnya itu sejenis, melibatkan pihak yang sama dan itu bagian dari proses yang berlanjut itu bisa secara teori," kata Bambang, Kamis (2/5).

Seperti diketahui, selain terjerat kasus PON, Rusli juga terkena kasus korupsi pengesahan lahan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Kabupaten Pelalawan. Bambang menyampaikan bahwa kasus suap PON yang melibatkan Rusli sudah selesai. Yang dikerjakan saat ini adalah kasus Hutan.

"Kasusnya RZ (Rsli Zainal), RZ dalam kasus suap PON ini selesai, tapi kemaren kita lihat kasus hutannya juga aneh. Makanya yang Pelalawannya kita kerjain juga biar digabung.

"Berkali-kali juga resource kita habis, itu sebabnya untuk kasus suap dan pelalawan disekaliguskan saja. Itu mengakibatkan strategi penyelidikannya berubah. Itu kan mempengaruhi, orang itu kan dicegah. Kan ada limit pencegahannya," masih kata Bambang.

Penggabungan dua kasus itu juga menjadi strategi KPK. Apalagi masa pencegahan Rusli sudah habis karena sudah dicekal dua kali berturut-urut, sehingga tidak bisa diperpanjang. "Nah yang begitu-begitu, sangat tactical di lapangan. Saya tidak bisa jawab secara pasti. Secara teoritis bisa, tapi secara tactical sangat tergantung dari proses," pungkas Bambang.(bhc/din)