Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Media
Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
2022-01-01 18:29:09
 

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi foto bersama usai memimpin delegasi dalam pertemuan di Kantor Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (30/12).(Foto: Runi/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan media (media visit) dalam rangka massifikasi informasi kinerja DPR dan persiapan pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan diselenggarakan pada Maret 2022 di Provinsi Bali. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi menjelaskan, hal ini adalah pertemuan awal yang menyambangi dewan redaksi, baik kepada Media Group Network (Media Indonesia Group) maupun CNN Indonesia.

"Tentu pertama silaturahmi untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Karena selama ini Alhamdulillah hubungan kami sudah cukup baik," jelas Indra Pahlevi usai memimpin delegasi dalam pertemuan di Kantor Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (30/12). Hadir dalam Media Visit ini pula Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Irfan, Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen M. Najib Ibrahim, Kepala Sub Bagian Media Cetak dan Website Sugeng Irianto, serta jajaran staf lainnya di Biro Pemberitaan Parlemen.

Indra menjelaskan massifikasi kinerja DPR ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi secara lebih komprehensif. Menurutnya, terkadang publik mendapatkan informasi yang sifatnya hanya ada di tataran permukaan. Padahal, sejatinya DPR juga serius melakukan perjuangan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi itulah, peran media swasta menjadi signifikan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas.

"Misalnya adanya kebijakan pemberian kuota internet kepada pelajar saat masa puncak pandemi kemarin. Itu salah satunya adalah perjuangan DPR yang disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," tambah mantan wartawan Harian Bernas Jogja ini.

Dalam kaitannya dengan itu, Indra menjelaskan, bukan berarti DPR ingin dinilai berjasa kepada masyarakat. Tetapi, agar masyarakat perlu tahu bahwa banyak kepentingan masyarakat yang turut diperjuangkan DPR untuk segera dieksekusi pemerintah. "Karena pemerintah adalah sebagai eksekutor kebijakan," tegas Indra.

Selain soal kinerja DPR, dalam kesempatan ini, Indra juga menyampaikan agenda internasional DPR selaku tuan rumah pertemuan IPU ke-144 di Bali. Pertemuan IPU ini akan dihadiri peserta dari 179 negara, juga beberapa negara sebagai observer. "IPU ini layaknya PBB-nya parlemen se-dunia. Sehingga menjadi momen penting karena sebagai second track diplomacy, di mana setiap negara memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing yang akan diperjuangkan menjadi agenda global," tandas Indra.

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi menilai Media Group dan Biro Pemberitaan Parlemen memiliki visi yang sama, agar sama-sama menghadirkan parlemen yang lebih baik. Selain itu, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Budiyanto menilai IPU dapat menjadi momentum untuk menggairahkan kembali perekonomian Indonesia pasca-pandemi. Juga, IPU ini akan menjadi wajah Indonesia di mata dunia internasional.(rdn/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2