JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sebanyak 565 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kedapatan tidak masuk pada hari pertama kerja setelah libur lebaran, Senin (5/9). Dari hasil rekapitulasi kehadiran sementara melalui absen online di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta tercatat, 565 PNS yang tidak masuk kerja terdiri dari 304 pegawai cuti, Sembilan pegawai tanpa keterangan, 178 pegawai sakit, dan 74 pegawai lainnya mengajukan izin.

Bagi PNS yang terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Saat memantau kehadiran para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan didampingi Kepala Inspektorat, Franky Mangatas Panjaitan dan Kepala BKD DKI Jakarta, Budhihastuti meninjau absen online BKD DKI Jakarta di lantai 20, Blok G, Balaikota.

Absen online itu terhubung langsung dengan mesin absen berupa absen jari elektronik di seluruh kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di enam wilayah DKI Jakarta. “Dari data absen online sementara, PNS yang tidak masuk kerja pada hari pertama kerja seusai Idul Fitri ada sebanyak 565 orang. Untuk data pastinya baru dapat diketahui sore nanti,” ujar Fadjar, Senin (5/9).

Sanksi tegas, dikatakan Fadjar, akan dijatuhkan bagi para PNS yang kedapatan melanggar instruksi atasannya. “Nanti, Inspektorat dan BKD yang akan memprosesnya. Selain pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), juga akan diberikan teguran atau peringatan tertulis. Surat teguran tersebut akan berdampak dalam pengembangan karirnya,” kata Fadjar.

Kepala BKD DKI Jakarta, Budhihastuti mengatakan, para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah mendapatkan libur Lebaran melalui cuti bersama selama sembilan hari. Dia menilai, liburan itu cukup lama untuk memberikan kesempatan PNS merayakan lebaran bersama dengan anggota keluarganya.

Ditegaskannya, hampir seluruh PNS yang bekerja di bagian pelayanan umum telah masuk dan bekerja seperti biasa untuk melayani masyarakat. “Saya pastikan, yang tidak hadir hari ini tidak bekerja di bagian pelayanan umum. Namun, tindakan tegas akan dijatuhkan kepada para pegawai yang bolos,” kata Budihastuti.

Dari pemantauan di ruang monitoring online BKD DKI Jakarta, ketidakhadiran PNS itu merata di hampir semua satuan unit kerja baik di tingkat provinsi dan wilayah kotamadya maupun kabupaten. Kehadiran para PNS langsung terkoneksi ke BKD sehingga tingkat kehadiran dapat dipantau secara langsung. “Absensi para pegawai ini terus dipantau secara online. Jadi tidak perlu sidak karena data absensi sudah dapat dipantau di BKD,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga menggelar halal bi halal dengan keluarga besar PNS Pemprov DKI Jakarta. Halal bi halal dipimpin langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto. Pada kesempatan ini, Prijanto menegaskan, kesadaran PNS DKI untuk masuk kerja di hari pertama tampak sudah cukup tinggi. “Tingkat kedisiplinan PNS DKI sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Nanti lihat saja hasil sidak pagi ini, atau lihat saja hasil rekapitulasi final sore nanti,” tandasnya.(bjc/irw)