Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reshuffle
Bongkar Pasang Menteri Kabinet Jangan Sampai Timbulkan Polemik
2021-04-23 06:07:35
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menilai polemik terkait bongkar pasang atau reshuffle kabinet menjadi hal yang wajar untuk dilakukan Presiden. Menurutnya, tidak ada yang salah dalam reshuffle, sebab hal tersebut menjadi kewenangan penuh Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle juga dapat dipahami mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung, berbeda jauh dari kondisi saat awal-awal penyusunan menteri kabinet.

"Tidak ada yang salah dalam reshuffle. Justru kalau tidak ada reshuffle itu yang kita harus bertanya-tanya, terlebih dalam situasi seperti saat ini. Perkara orangnya siapa, monggo saja Pak Jokowi menunjuk, tidak ada yang keliru kalau mau berasal dari profesional boleh, jangan kita mendikotomikan. Apakah berasal dari orang politik, atau dari partai politik, atau profesional, silakan diuji langsung, monggo," kata Eriko dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang berlangsung di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4).

Eriko mengungkap bahwa sebelumya Presiden Jokowi memang telah bertemu dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, pertemuan tersebut sebagai bagian silaturahmi selain membicarakan perombakan kabinet. Mengenai pos kementerian yang bakal dirombak, Eriko memastikan hal itu belum diketahui oleh partai politik koalisi pemerintahan. Sebab reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif yang hanya diketahui oleh Presiden.

"Apakah sudah ada komunikasi soal siapa dan bagaimana, saya harus jujur menjawab, seminggu lebih yang lalu, beliau (Jokowi) bertemu dengan Ibu Ketua Umum kami. Tapi apakah sudah membicarakan itu, tentu pasti ada pembicaraan pembicaraan yang baik. Namanya antara Presiden ke-7 dengan Presiden ke-5, antara kakak beradik kalau kita katakan sebagai silaturahmi," ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Terkait perombakan sejumlah kementerian dan badan, juga dinilai Eriko, sudah sewajarnya dilakukan. Penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Menristek) misalnya, antara apa yang diajarkan dalam bangku pendidikan dianggap sudah tidak kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, perubahan perlu segera dilakukan sehingga antara pendidikan mulai dasar hingga tinggi dan aplikasinya dalam kebutuhan dunia pekerjaan dapat seiring dan sejalan.

Perubahan lainnya, Eriko melanjutkan, seperti adanya pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Invetasi yang berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebagaimana disetujui di Komisi XI, pemerintah juga telah membentuk Lembaga Penjamin Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang akan mengelola dana investasi. Dengan setoran dana awal mencapai Rp15 triliun, tentu sektor investasi tidak cukup jika masih di bawah otoritas selevel badan.

"Kami di Komisi XI sudah menerima yang namanya SWF, lembaga penjaminan investasi itu telah dibentuk. Nah nanti lanjutannya itu apa, apa cukup dengan yang BKPM. Saya kira jujur saja telah menerima komplain Bupati, yang mengatakan investasi bisa dilakukan dengan cepat, namun mereka sudah 6 bulan ngurus izinnya nggak keluar-keluar. Jadi ada antara hulu dan hilir nggak sama, bukankah itu perlu aksi yang cepat," jelas Eriko.

Hadir dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa reshuffle dapat melahirkan demokrasi yang memberikan ruang lahirnya stabilitas politik. Namun dengan sistem multipartai stabilitas bisa saja tidak terjadi, tetapi di era sekarang itu cukup terjadi. Multipartai tapi stabilitas terjaga, dinilai menjadi kepiawaian seorang Presiden terpilih. Multipartai dianggapnya tidak mudah untuk dilakukan, mengingat dinegara lain banyak dilakukan bamun pada prakteknya alami kegagalan.

"Hasil riset saya tentang kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dimulai Maret-2 April, itu 51,8 persen puas, ditambah sangat puas itu 6 persen, jadi total itu 58 persen. Tidak puas itu 33,6 persen, sangat tidak puas 5 persen, jadi kalau kita bicara tentang kepuasan, memang yang paling ideal itu mestinya di angka 80 persen ke atas, tapi itu memang ideal, 70 persen itu pun sudah cukup bagus. Tapi ini masih menjadi menjadi penting, apakah penting reshuffle atau tidak, karena dari hasil kinerja pasangan Pak Jokowi- Ma'ruf Amin," pungkas Pangi dalam dialog bertajuk "Membaca Peta Parlemen Pasca-Reshuffle Jilid II" itu.(alw/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Reshuffle
 
  Bongkar Pasang Menteri Kabinet Jangan Sampai Timbulkan Polemik
  Azis Syamsuddin Berharap Sosok Muda yang Matang dalam Kabinet
  Indonesia Butuh Sosok Abdul Mu'ti
  Ada Tri Rismaharini dan Sandiaga Uno, Inilah 6 Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju
  DPP HNSI Usulkan Ke Presiden Jokowi Angkat Yussuf Solichien Jadi Menteri Gantikan Edhy Prabowo
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Atasi Pandemi Covid-19, Mulyanto Minta Pemerintah Kurangi 'Gimmick'

Hergun: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang

Ditunjuk Jadi Kapolres Katingan, AKBP Paulus Sonny: Mohon Doanya

Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya

Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2