Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Boni Hargens
Boni Hargens: Parpol di Kelola Seperti Perusahaan Keluarga
Monday 13 Jan 2014 02:24:06
 

Boni Hargens, Dir (LPI), Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum (ketiga dari kiri) Capres Konvensi Partai Demokrat pada acara Diskusi publik di Galery Cafe Cikini Jakarta Pusat, Minggu (12/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutuf Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menjelaskan, para calon Presiden (Capres) 2014 tidak punya pilihan lain, hanya Capres dari partai politik saja di Indonesia yang berhak maju dan berkompetisi dalam mengusung Capres 2014 hal ini disampaikan saat menjadi moderator diskusi mencari figur pemimpin rakyat melalui Konvensi Rakyat.

Menurut Boni, namun faktanya saat ini partai di Indonesia menjadi oligarki dan menjadi seperti sebuah perusahaan keluarga, sehingga susah dan jangan berharap Tokoh publik yang layak dapat mucul dan bersaing dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang.

"Kita tidak punya jalan lain, hanya partai politik mutlak mengusung orang-orangnya, namun faktanya partai kita menganut sistim oligarki, dan sampai hari ini, Jokowi belum bisa dipastikan maju sebagai capres, khabarnya ibu mega masih akan maju," ujar Boni Harges di Galery Cafe Ismail Marzuki Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Dijelaskanya, Capres-Capres lain mereka hanya besar dalam gagasan-gagasan dan mereka besar dalam konsep mereka untuk membangun bangsa dan negara, namun untuk mendapat kesempatan maju dalam kompetisi Pemilu peluangnya sangat kecil.

Sehingga trend kepercayaan publik pada parpol menurun, boleh saja kita calonkan figur-figur lain.

"Namun partai di kelola mirip seperti perusahan keluarga dan ini menjadi hambatan yang munculnya figur - figur pemimpin Indonesia yang besar," pungkas Boni.(bhc/put)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2