BALI, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Jumat (10/10) besok, di Nusa Dua, Bali, dijadwalkan akan membuka Bali Democracy Forum (BDF) VII yang mengambil tema, “Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges Of Political Development, Public Participation And Socio-Economic Progress In The 21st Century”.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah dalam siaran persnya hari Kamis (9/10) menyampaikan, BDF VII akan diawali dengan leaders session yang dipimpin bersama (co-chairs) oleh Presiden SBY dengan Presiden Filipina, Benigno Simeon Aquino III.

“Pada sesi ini, akan hadir dua kepala negara lainnya, yakni Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah; PM Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao; serta jajaran menteri dan kepala delegasi dari berbagai negara peserta,” kata Faizasyah.
Presiden SBY sendiri pada Jumat (10/10) besok, selain membuka acara juga akan memimpin diskusi paruh pertama BDF VII yang akan dilaksanakan seusai acara pembukaan.

Selain itu, menurut Faizasyah, dalam kunjungan kerja terakhirnya ke Bali kali ini, Presiden SBY juga akan memberikan Bintang Adipurna kepada Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III, dan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao.

“Penghargaan tersebut merupakan yang tertinggi yang dapat diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga negara asing,” jelas Faizasyah.

Berbagi Pengalaman

Sejak diselenggarakan tahun 2008 lalu, terdapat beberapa kepala negara dan pemerintahan yang berpartisipasi sebagai co-chair Bali Democracy Forum (BDF), yaitu Australia, Jepang, Korea, dan Bangladesh.

Sementara itu, di antara negara-negara yang ketua delegasinya sempat berpartisipasi pada High Level Session, antara lain adalah Australia, Korea, Afghanistan, Timor Leste, Brunei, Turkey, Thailand, PNG, Filipina, Iran, Qatar, Sri Lanka, Singapore, Nepal.

Dalam rangkaian acara BDF, para peserta akan berbagi best practices dan pengalaman dalam memajukan demokrasi di masing-masing negaranya (homegrown democracy).

Pada awalnya, BDF ditujukan untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan jumlah peserta 34 negara dan 15 negara pemantau. Pada tahun 2012, negara peserta BDF, yaitu negara yang berasal dari kawasan Asia Pasifik, berjumlah 36. Sementara itu, negara pemantau yang terdaftar pada BDF tersebut mencapai 47 negara.

Minat terhadap BDF dari pemerintah di berbagai kawasan pun meningkat, dan pada tahun 2013 terdapat 86 negara peserta dan negara pemantau yang berpartisipasi. “Ini menunjukkan keyakinan pemerintah dari berbagai kawasan terhadap pendekatan BDF dalam mendorong nilai-nilai demokrasi yang homegrown,” pungkas Faizasyah.(SKPHI/ES/setkab/bhc/sya)