ACEH, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara, menggelar Rapat Paripurna Ke I Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara yang berlangsung di gedung dewan setempat, Rabu (28/5).

Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRK Aceh Utara Jamaluddin Jalil, atau yang akrab disapa Mualem, juga turut dihadiri oleh seluruh kepala SKPK di Aceh Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2013. Ditegaskan Bupati, salah satu tugas dan wewenang Bupati, memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten kepada DPRK dan amanat Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKJP) kepada DPRK dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Menurut Bupati Muhammad Thaib, LKPJ akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat realisasi anggaran secara spesifik. Laporan Keuangan akan disampaikan kepada DPRK setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kesempatan itu Bupati Aceh Utara juga memaparkan realisasi pendapatan daerah yang berhasil dicapai, di bidang PAD dan Dana Perimbangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil dicapai 82.31% atau Rp. 99.878.003.409.17,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 121.338.912.537.

Dana perimbangan yang direncanakan sebesar Rp. 1.277.179.319.750 akan tetapi yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.258.034.779.995,- atau 98,50%.

Pendapatan daerah yang sah tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 138.345.024.900,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 135.303.127.711.62,- atau 97,90%.(bhc/sul)