Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Cina
Cina Hukum 1,34 Juta Pejabat Koruptor Sejak 2013
2017-10-09 04:53:46
 

 
CINA, Berita HUKUM - Badan antirasuah Cina mengklaim sedikitnya 1,34 juta pejabat rendah telah dihukum sejak 2013 karena terlibat korupsi di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Komisi Pusat Pemantauan Disiplin (CCDI) yang mengawasi tindak korupsi di Cina mengatakan para pejabat yang dihukum mencakup 648.000 pegawai tingkat desa dan kejahatan yang mereka lakukan termasuk korupsi dalam skala kecil.

Aksi pemberantasan korupsi tersebut merupakan bagian dari kampanye antirasuah menargetkan "harimau dan lalat" yang dicanangkan Presiden Xi Jinping sejak menjabat. Artinya, selain menyasar pejabat rendahan, Xi turut menghukum pejabat tinggi.

Pada Agustus lalu, kepala komisi pemberantasan korupsi di Kementerian Keuangan diselidiki atas tuduhan meerima gratifikasi.

Kemudian, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters, seorang pejabat militer yang menempati posisi dalam Komisi Pusat Militer telah ditahan atas dugaan korupsi.

cina, uangHak atas fotoREUTERS
Image captionKonferensi Partai Komunis Cina akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh Xi Jinping, termasuk langkah pemberantasan korupsi.

Pemaparan CCDI mengemuka di tengah persiapan konferensi para petinggi Partai Komunis Cina pada pertengahan Oktober. Konferensi itu akan menjabarkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh Xi Jinping, termasuk langkah pemberantasan korupsi-- walau beberapa pihak mengatakan kampanye antikorupsi itu juga dimanfaatkan untuk menekan para saingan politiknya.

Cina dengan giat mengejar para tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri lewat operasi yang diberi nama Sky Net dan Fox Hunt.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Cina, Xinhua, pemerintah Cina mengutus aparat ke Afrika, Amerika Selatan, Asia Pasifik, dan Eropa Barat khusus untuk memburu koruptor.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Cina
 
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perlu Antisipasi dan Mitigasi Lonjakan Wisatawan Cina
  Ketika Negara-negara Eropa Menghadapi Jebakan Utang' China
  Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang
  Topan In-fa Melintasi Cina Puluhan Orang Tewas, Shanghai Dilanda Banjir Besar
  Tren 'Kaum Rebahan' Melanda Anak-anak Muda China yang Merasa Lelah Budaya Kerja Keras Tapi Gaji Pas-pasan
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2