Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Reshuffle
DPP HNSI Usulkan Ke Presiden Jokowi Angkat Yussuf Solichien Jadi Menteri Gantikan Edhy Prabowo
2020-11-28 21:55:07
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengangkat Mayjen Mar (Purn) Dr. H. Yussuf Solichien M menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk menggantikan Edhy Prabowo yang kini menjadi tersangka KPK karena tersangkut kasus korupsi.

"Bapak Yussuf Solichien merupakan profesional dan Ketua Umum HINSI tiga periode. Beliau layak menjadi menteri Kelautan dan Perikanan sekarang," kata DR. Ir. Bisman Nababan, Ketua Bidang Kerja Sama LN, mewakili Tim dari DPP HNSI kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/11).

Selain di HNSI, berbagai jabatan penting juga pernah diemban. Yakni, Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Kepala Satgas Kamla V, Kepala Dinas Pot Maritim TNI AL, dan Ketua Induk Koperasi Nelayan Indonesia.

HINSI berpendapat, permasalahan di nelayan dan Kelautan Perikanan, sudah saatnya kementerian ini dipimpin orang berpengalaman, profesional dan bukan berasal dari parpol, serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.(bh/mdb)



 
   Berita Terkait > Reshuffle
 
  Presiden Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju
  Jika Reshuffle Acuannya Kontroversi, Tiga Menteri Ini Layak Diganti
  Bongkar Pasang Menteri Kabinet Jangan Sampai Timbulkan Polemik
  Azis Syamsuddin Berharap Sosok Muda yang Matang dalam Kabinet
  Indonesia Butuh Sosok Abdul Mu'ti
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2